by

Setelah Dua Tahun Menjadi Bank NTB Syariah

MATARAM – Setelah dua tahun beralih dari bank umum  konvesional menjadi bank syariah yang pertama di Indonesia, Bank NTB Syariah mengalami peningkatan laba. Dari semula Rp152 miliar pada 2018 menjadi Rp163 miliar di tahun 2019,

Tidak hanya laba, tetapi asetnya pun  juga meningkat. Jika sewaktu peralihan status September 2018 tergerus dari Rp 8,8 triliun menjadi Rp 7,9 triliun , posisi aset Bank NTB Syariah pada Juni 2020 telah mencapai Rp10,2 Triliun atau 68 persen dari total kapitalisasi asset perbankan syariah di NTB sekitar Rp14,56 Triliun,

Pertumbuhan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo melalui keterangan pers yang diterima Tempo, Ahad 23 Agustus 2020 sore.

Kukuh Rahardjo yang genap dua tahun terhitung 21 Agustus 2018 menjabat Dirut PT Bank NTB Syariah menyebutkan bahwa untuk membesarkan asset itu mudah. ”Tetapi menjadikannya sebagai aset produktif butuh upaya yang lebih besar,” katanya.

Gubernur Nusa Tenggara Barat  sebagai pemegang saham pengendali, lebih memilih alternatif yang dapat memberikan manfaat jangka pendek memenuhi harapan pemegang saham terhadap deviden dan manfaat jangka panjang berupa penguatan pondasi finansial yang lebih bagus.

Itulah sebabnya dalam tiga bulan masa kepemimpinan awal kebijakan lebih diarahkan untuk pencapaian laba yang akan lebih bermanfaat bagi Pemegang Saham, dalam hal ini Pemprov dan seluruh Pemda Kabupaten/Kota.

Saat itu di tahun 2018, Kukuh Rahardjo mengambil keputusan untuk mengurangi beban yang terlalu besar, salah satunya termasuk optimalisasi pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DKP) dengan mengurangi jumlah DPK secara proporsional. Memang aset terlihat turun dan sempat jadi polemik. Tapi ibaratnya Kukuh Rahardjo tidak mau gemuk tapi berlemak, lebih baik kecil tapi berotot. ”Aset memang turun, tetapi perolehan laba lebih tinggi,” ujarnya.

Menurut Kukuh Rahardjo, kebijakan itu sempat membuat asset Bank NTB Syariah turun dari posisi September 2018 sebesar  Rp7,9 triliun menjadi Rp7 Triliun pada Desember 2018. Namun dalam tiga bulan kemudian pada Desember 2018 laba bank meningkat dari Rp134 miliar menjadi Rp152 miliar, lebih tinggi dibandingkan perolehan laba tahun 2017 sebesar Rp147 miliar dan yang menggembirakan adalah pencapaian aset pada Desember 2019 sebesar Rp 8,6 triliun dengan laba Rp163 miliar.

Saat ini, Bank NTB Syariah melakukan pembiayaan sebesar Rp 5,846 triliun. Masih masalah konsumtif terbesar yaitu membiayai sebanyak Rp 5,023 triliun atau 85,92 persen.  Setelahnya, adalah pembiayaan sektor produktif Rp 823 miliar atau 14,08 persen.

Untuk pembiayaan sektor produktif terbagi untuk UMKM Rp 729 miliar atau 88,56 persen dan non UMKM Rp 94 miliar aatau 11,44 persen.  Pembiayaan sektor UMKM terbagi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 318 miliar atau 43,62 persen, perdagangan Rp 227,7 miliar atau 31,23 persen, pertanian Rp 96,4 miliar atau 13,22 persen, konstruksi Rp 35,18 miliar atau 4,83 persen,  industri pengolahan Rp 18,5 miliar atau 2,54 persen,  pariwisata Rp 10,6 miliar atau 13,22 persen dan lainnya sebesar Rp 22,62 persen atau 3,10 persen.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan NTB Farid Faletehan menyebutkan pertumbuhan bank NTBS, tergolong bagus. Produk dan layanan merupakan  hal yang krusial bagi bank syariah untuk terus eksis dan bersaing. ”Alhamdulillah,  Bank  NTBS terus melakukan pembenahan dalam produk dan layanan,” ucapnya.

Diharapkan Bank NTB Syariah tidak puas dengan kondisi saat ini,  karena proses pengembangan dan inovasi produk dan layanan masih panjang yang terus berkembang. ”Kami juga berharap kondisi dan kinerja Bank NTB Syariah dan bank syariah di NTB  dapat terus berkembang lagi,” katanya. Sehingga NTB menjadi laboratorium pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Sebelumnya, akhir Maret  2020, Kukuh Rahardjo pernah memaparkan sewaktu penjurian Top BUMD Award 2020 tercatat, untuk aset dari target Rp8,32 triliun menjadi Rp8,64 triliun atau capaiannya 103,81 persen. Begitu pun dengan DPK (Dana Pihak Ketiga) dan laba bersih lewati 100 persen dari target.

DPK, misalnya, perseroan berhasil mengumpulkan dana mencapai Rp6,81 triliun atau sebanyak 107,22 persen dari target di angka Rp6,35 triliun. Sementara untuk laba bersih dari target sebesar Rp161,5 miliar berhasil dibukukan sebanyak Rp163 miliar.

Namun di bagian pembiayaan, target yang dipatok sebesar Rp5,89 triliun hanya tercapai 94,72 persen atau setara Rp5,58 triliun. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri karena dampak gempa di NTB cukup dirasakan perseroan. Sehingga kucuran pembiayaan pun cukup tersendat. Modal perseroan juga berhasil dikumpulkan sebanyak 96,67 persen dari target Rp1,47 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,42 triliun.

Indikator lainnya seperti rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) di level sangat aman yakni 35,47 persen sedang targetnya di posisi 33,92 persen. Pun demikian dengan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) juga relative rendah di posisi 76,83 persen dari target 75,47 persen. Pun dengan rasio pembiayaan macet (NPF) bisa ditekan rendah menjadi 1,36 persen dari target 1,46 persen.

Sementara untuk imbal hasil bagi pemegang saham juga cukup stabil. Tercatat indicator return on asset (RoA) di level 2,56 persen sedang untuk return on equity meningkat menjadi 12,05 persen dari target di level 11,62 persen. Dengan kinerja yang bagus itu, perseroan membagikan dividen payout ratio ke pemegang saham sebesar 60 persen dari laba bersih. Ini juga sebagai upaya untuk mendukung pembangunan di daerah. ”Karena BUMD hebat, ekonomi daerah melesat,” ucapnya.

Keberpihakan bank yang semula konvesional bertransformasi menjadi syariah ini juga konsisten menyalurkan pembiayaan ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sepanjang tahun lalu, pembiayaan ke UMKM mencapai Rp419,9 miliar. Seperti dengan kerja sama komunitas UMKM antara lain Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, dan lainnya. Juga mendukung adanya electronic data capture (EDC) UMKM.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed