MATARAM – Awal tahun 2024 ditandai dengan kinerja industri jasa keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menggembirakan. Sejalan dengan efektivitas fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangaan (OJK) selaku regulator. Pada akhir tahun 2023, aset perbankan di NTB tumbuh signifikan 15,89 persen yoy menjadi Rp 75,47 triliun, sejalan dengan pertumbuhan kredit 15,56 persen yoy menjadi sebesar Rp65,36 triliun, masing-masing di atas rata-rata nasional.
Posisi dana pihak ketiga (DPK) meningkat 2,19 persen yoy menjadi Rp44,64 triliun, serta kualitas kredit terjaga dengan rasio NPL 1,42 persen yang lebih baik dibanding nasional sebesar 2,35 persen. Hal yang sama terlihat pada sisi BPR (Bank Perekonomian Rakyat), baik konvensional maupun syariah.
Menurut Kepala OJK NTB Rico Rinalldy, aset, kredit, dan DPK BPR kompak tumbuh di atas rata-rata sebesar masing-masing 12,99 persen, 14,42 persen, dan 12,95 persen secara year-on-year. ‘’Rasio non performing loan sebesar 7,94 persen juga lebih rendah di bawah angka nasional yakni 9,50 persen,’’ katanya.
Sektor pasar modal juga tumbuh positif di atas angka nasional. Jumlah investor saham sebesar 46.727 SID, investor reksadana 118.669 SID, dan SBN (Surat Berharga Negara) 3.955 SID, tumbuh masingmasing 31,10 persen, 31,78 persen, dan 23,02 persen yoy. Adapun nilai kepemilikan saham sebesar Rp1,87 triliun, tumbuh 144,62 persen yoy yang menunjukkan tingginya kepercayaan investor dalam berinvestasi di sektor ini.
Untuk sektor keuangan non-bank, tercatat penyaluran fintech peer-to-peer lending hingga November 2023 sebesar Rp502 miliar. Penyaluran pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan juga naik 4,87 persen yoy menjadi Rp4,54 triliun. ‘’Indikator ini menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan perkembangan ekonomi daerah NTB dari waktu ke waktu,’’ ujarnya.
Untuk mendukung konsistensi peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat NTB, OJK telah menyelenggarakan 15 kegiatan edukasi keuangan di awal tahun melalui sinergi dan aliansi strategis bersama stakeholders. Diantaranya pelaksanaan edukasi keuangan kepada masyarakat daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di kaki Gunung Rinjani yaitu Desa Bilok Petung, Kabupaten Lombok Timur pada 2 Februari 2024, dengan menggandeng relawan Gerakan Mengajar Desa NTB.
Kendala infrastruktur dasar termasuk keterbatasan akses keuangan, dipecahkan melalui komitmen industri keuangan yang hadir. Dukungan juga ditunjukkan Pemerintah Daerah melalui kolaborasi rangkaian kegiatan Jumat Salam (Jumpai Masyarakat Selesaikan Aneka Persoalan Masyarakat) yang dihadiri Pj. Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, Pj. Bupati Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik beserta segenap jajaran. Kemudian OJK berkolaborasi aktif dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas akses keuangan masyarakat melalui program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), diantaranya yaitu program TPAKD Provinsi NTB Mawar Emas (Melawan Rentenir Berbasis Masjid) yang telah diikuti oleh 3.586 peserta di 10 kabupaten/kota di NTB dengan nilai total penyaluran pembiayaan ultra mikro Rp3,8 miliar pada posisi Desember 2023.
Kemudian program SIMANIS (Sistem Informasi Manajemen Industri) yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi data dan menyediakan akses pembiayaan modal usaha bagi industri kecil menengah (IKM), dimana tercatat 20.616 IKM telah mendaftar pada SIMANIS.
Selain itu dirancang program Ngobrol Literasi Keuangan bersama OJK dan Industri Jasa Keuangan (NGERAOS SOLAH) yang merupakan program penguatan literasi keuangan kepada perangkat desa yang akan dilaksanakan secara multiyears. Selama 2023 kegiatan NGERAOS SOLAH menyasar 5 Klaster di wilayah Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Lombok Timur. Peserta tersebar di 10 Kecamatan dan 131 Kelurahan/Desa di NTB. Program TPAKD di wilayah administratif tingkat 2 juga terus menggeliat.
Di Kabupaten Lombok Timur, program TPAKD Lombok Timur BERKEMBANG (Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga) yang meraih penghargaan TPAKD terbaik 2021 diperluas kepada pelaku UMKM, selain kelompok peternak sapi. Program Lotim Berkembang telah diikuti oleh 6.192 peternak dan 4.090 pelaku UMKM dengan total pembiayaan lebih dari Rp131 miliar. Sementara di Lombok Tengah, Desa Lantan ditunjuk sebagai pilot project Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Provinsi NTB, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah perdesaan. Infrastruktur keuangan inklusif dihadirkan di desa, termasuk Galeri Investasi Digital di kantor desa sebagai Galeri Investasi Kantor Desa pertama di NTB.
Selanjutnya, OJK menegaskan bahwa seluruh insan OJK NTB senantiasa menjaga integritas dan selalu patuh terhadap kode etik yang ada pada lembaga. Dalam rangka penguatan governansi, OJK NTB melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas yang diikuti oleh seluruh Pegawai pada hari Senin, 5 Februari 2024. Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan demi menjaga komitmen bersama melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang selama mengabdi di OJK.(*)
Comment