by

Di Nusa Tenggara Barat, Semua Kota Kabupaten Memiliki Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah  

MANDALIKA – Di Nusa Tenggara Barat (NTB), 10 kota/kabupaten telah memiliki Tim Percepataan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Sebelumnya baru tiga kota/kabupaten Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kota Bima.

Senin, 29 Agustus 2022 tujuh kota/kabupaten dikukuhkan keberadaannya yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

Menurut Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat (OJK NTB), Rico Rinaldy mengatakan TPAKD sebagai forum koordinasi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mempercepat akses keuangan di daerah. ‘’Diharapkan melalui TPAKD ini dapat memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTB.

TPAKD Provinsi NTB memiliki program unggulan Mawar Emas (Melawan Rentenir Berbasis Masjid) yang diluncurkan oleh Gubernur Zulkieflimansyah 12 Agustus 2020, berupa pembiayaan modal usaha ultra mikro 1-2 juta rupiah kepada ibu-ibu jamaah masjid dengan margin nul persen alias tanpa bunga.

Mayoritas peserta baru pertama kali memiliki tabungan dan memperoleh pembiayaan perbankan melalui program Mawar Emas. ‘’Hingga saat ini, Mawar Emas telah dinikmati oleh 1.279 debitur dengan total pembiayaan Rp1,37 miliar,’’ katanya.

TPAKD Provinsi NTB juga menyiapkan program perluasan akses keuangan kepada pelaku industri kecil menengah (IKM) melalui program aplikasi SIMANIS (Sistem Manajemen Informasi Industri) dibawah koordinasi Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Program ini bertujuan untuk mempercepat perizinan IKM formal, yang selanjutnya akan direkomendasikan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan. Selain itu menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur tentang Gerakan Menabung bagi Peserta Didik, tahun ini TPAKD mendorong program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) diimplementasikan di seluruh sekolah yang ada di NTB.

Disamping itu terdapat TPAKD Kota Bima yang memiliki program SMART (Semangat Anti Rentenir) Kasama Weki (artinya bersama-sama atau gotong-royong), yaitu pembiayaan modal usaha kepada kelompok wanita melalui fasilitasi pendampingan OPD terkait.

Selanjutnya TPAKD Kabupaten Lombok Timur memiliki program unggulan Lotim Berkembang (Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga), dimana Pemda memberikan subsidi penuh atas bunga KUR dan premi Asuransi Ternak sehingga peternak sapi hanya perlu mengembalikan pokok hutang saja sebesar Rp15 juta.

Program tersebut diapresiasi secara nasional dan menerima penghargaan TPAKD Award 2021 Kategori Kabupaten/Kota Terbaik dalam Inovasi Program Pengembangan Akses Keuangan di Sektor Peternakan. Total penyaluran hingga Semester 1 2022 sebesar Rp90,977 miliar dan jumlah debitur sebanyak 6.061 orang peternak.

Percepatan akses keuangan juga diakui melalui pencapaian Rekor Dunia oleh MURI, yaitu Rekor Menabung dengan Sampah oleh Siswa Terbanyak (19.046 siswa) melalui program Beriuq to Digital di Kabupaten Lombok Barat bersama salah satu bank umum, meskipun tahun lalu belum terbentuk TPAKD di Lombok Barat.

Rico Rinaldy berharap, 7 TPAKD yang dikukuhkan hari ini mampu berakselerasi dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan akses keuangan masyarakat. Sebagai informasi, beberapa TPAKD yang akan dikukuhkan telah memiliki usulan program, diantaranya TPAKD Kota Mataram melalui program aplikasi Pasar Mentaram, TPAKD Kabupaten Sumbawa Barat dengan program Pengaman Harga Dasar Gabah, TPAKD Kabupaten Sumbawa melalui program industri keuangan dalam ekosistem halal, dan lain sebagainya. Semoga keuangan inklusif dapat segera terwujud, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.

Anggota komisioner Otoritas Jasa Keuangan Frederica Widyasari Dewi, yang hadir menyaksikan pengukuhan tersebut mengatakan, mulai saat ini kabupaten/ kota diharapkan mulai merencanakan program kerja bersama dan bersinergi dengan program pemerintah provinsi maupun OJK sendiri. “Untuk produk jasa keuangan bisa menyesuaikan. ‘’Kalau di NTB produk syariah lebih laku maka harus didorong agar lembaga keuangan syariah menyediakan akses dan layanan yang memudahkan masyarakat,” ujar Dewi.

Ia juga mengapresiasi kekompakan pemimpin daerah di NTB yang memiliki modal kekompakan sehingga diharapkan kemajuan ekonomi melalui akses jasa keuangan dapat berkembang.

Kepala OJK RI, Rico Rinaldy mengapresiasi program Melawan Rentenir Berbasis Mesjid atau Mawar Emas besutan TPKAD provinsi dengan layanan pembiayaan ultra mikro tanpa bunga bagi jamaah masjid. Bagi IKM ada Simanis atau aplikasi sistem manajemen industri untuk percepatan perizinan dalam memperoleh modal.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed