by

Percepatan Digitalisasi Di Nusa Tenggara Barat

MATARAM – Pekan lalu, Rabu 24 April 2024, Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat (BI NTB) mengundang 10 bupati dan walikota bertemu dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan  Ferry Irawan,  PJ Gubernur Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi, untuk mengangkat digitalisasi ekosistem keuangan daerah guna mendukung pariwisata dan digitalisasi transaksi keuangan..

Upaya tersebut tentunya perlu diimbangi dengan literasi keuangan, penguatan kapasitas fiskal, serta literasi digital di NTB sebagai bagian dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Lalu Gita Ariadi juga menghimbau bahwa Roadmap Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah harus diakselerasi. ‘’Sehingga diperlukan partisipasi aktif dari semua Pemda provinsi maupun kabupaten/kota,’’ katanya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Berry Arifsyah Harahap memaparkan kondisi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta kendala dan tantangan dalam peningkatan  Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD).

Pada Semester II 2023, jumlah pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi NTB yang sudah terindeks digital sebanyak 8 Pemda, sedangkan 3 Pemda masih terindeks Maju. Dalam kesempatan tersebut, peluang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IETPD di Provinsi NTB, yaitu dengan cara meningkatkan penerimaan Pemda dengan pemanfaatan QRIS, dengan menjaga konsistensi komposisi penerimaan melalui kanal QRIS dikarenakan bobot poin yang tinggi. Kemudian memperluas kanal elektronifikasi pada pajak dan retribusi, dengan memperbanyak kanal pembayaran non tunai seperti teller, ATM, EDC, UE Reader, internet/mobile/ SMS Banking, QRIS, dan E-Commerce. Selainj itu mendorong Pemda dalam mengintegrasikan sistem informasi yang digunakan.

Pemda yang berada dalam kategori digital adalah  Provinsi NTB, Kota Mataram,  Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kota Bima

dan Kabupaten Bima. Adapun pemda yang belum menggunakan digitalisasi (ka tegori Maju adalah  Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat

Selaras dengan itu, Ferry Irawan, selaku anggota Satgas TP2DD menyampaikan bahwa penyelenggaraan Program Championships oleh pemerintah dilakukan untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi.

Dalam rangka optimalisasi capaian Championship di NTB, perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan dalam aspek proses, output dan outcome. Untuk itu, Satgas TP2DD mengapresiasi inisiasi BI bersama Pemda yang telah melaksanakan kegiatan asistensi guna memperkuat kualitas laporan baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota.  

Deputi Kepala Perwakilan BI NTB Winda Putri Listya menjelaskan data per Maret 2023 keberadaan Merchant QRIS 301.548, mesin ATM: 1.139, jumlah Mesin Uang Elektronik Reader: 4.385 .

Jumlah nilai transaksi Februari 2024 yaitu APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Debit+Kredit sebanyak Rp 6,4 triliun, Uang Elektronik (UE) Rp 213 miliaR, Real Time Gross Settlement (RTGS)Rp 2,9 triliun,  Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Rp 853 miliar, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Rp 195,65 miliar.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed