MATARAM – 6 Maret 2026
Kinerja Fiskal NTB Januari 2026: Awal yang baik dalam Akselerasi Belanja, Optimalisasi Pendapatan untuk Penguatan Ekonomi Daerah NTB. Perkembangan APBN per 31 Januari 2026 Kinerja fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga 31 Januari 2026 menunjukkan awal yang baik.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Ratih Hapsari Kusumawardani menyebutkannya sewaktu berbicara dalam Media Briefing yang berlanmgsung di Hotel Katamaran Lombok, Kamis 5 Maret 2026 petang. ‘’Pendapatan negara berhasil terealisasi 5,27 persen dari target, sementara realisasi belanja mencapai 11,16 persen dari total pagu yang dialokasikan,,’’ katanya.
Hal ini mencerminkan peran APBN dalam menjaga perputaran ekonomi dan mendukung kegiatan pembangunan daerah. 1. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp294,83 miliar, atau 5,27 persen dari target APBN. Dari jumlah tersebut, Penerimaan Pajak tercatat sebesar Rp151,90 miliar.
Memasuki tahun 2026, penerimaan Pajak di Nusa Tenggara Barat menunjukkan kinerja yang baik ditandai Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 63,04 miliar , Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp 47,73 miliar, yang secara agregat menunjukkan bahwa struktur penerimaan masih didominasi oleh pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik serta didukung oleh kontribusi signifikan dari Pajak Lainnya sebesar Rp41,12 miliar.
Namun demikian terdapat komponen yang mengalami kontraksi, dengan rincian kontraksi pada Pajak Penghasilan (kontraksi 62,17 persen yoy) dan Pajak Pertambahan Nilai (kontraksi 39,26 persen yoy) dikarenakan kebijakan pemusatan WP cabang ke pusat serta belum adanya pemindahbukuan dari deposit pajak. Sedangkan komponen yang tumbuh positif antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (tumbuh 170,9 persen) dan Pajak lainnya (tumbuh 801,9 persen) seiring peningkatan setoran pajak deposit.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp47,77 miliar (4,93 persen dari target APBN). Komponen yang mengalami pertumbuhan positif antara lain Bea Keluar (tumbuh 146,13 persen seiring dengan relaksasi ekspor konsentrat tembaga) dan Cukai (tumbuh 13,9 persen seiring dengan pertumbuhan hasil tembakau). Komponen bea masuk mengalami kontraksi (42,86 persen seiring dengan volume penurunan impor bahan baku & penolong dan barang modal).
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi NTB hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp95,16 miliar atau 13,11 persen dari target, komponen Pendapatan BLU mampu mencatatkan pertumbuhan positif 2.543,91 persen (peningkatan signifikan pada Jaspel Pendidikan). Sedangkan Komponen PNBP Lainnya juga tumbuh 16,63 persen (Peningkatan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL).
Realisasi Belanja Negara di Provinsi NTB per 31 Januari 2026 mencapai Rp2.512,02 miliar atau 11,16 persen dari pagu APBN. Dari jumlah tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp326,62 miliar (4,21 persen), yang dialokasikan untuk mendukung berbagai sektor layanan publik di daerah. Realisasi tersebut di antaranya mencakup sektor pendidikan sebesar Rp68,71 miliar, sektor ekonomi Rp42,72 miliar, sektor agama Rp22,49 miliar, serta sektor kesehatan Rp11,60 miliar, sebagai bentuk kehadiran negara dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) per 31 Januari 2026 mencapai Rp2.185,40 miliar atau 14,81 persen dari pagu. Melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Pusat telah menyalurkan Rp27,19 miliar atas pengelolaan sumber daya alam dan pemungutan pajak di Provinsi NTB. Selain itu, DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp648,59 miliar, 119,48 miliar diantaranya dipergunakan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru.
Realisasi pendapatan dan belanja negara yang signifikan di awal tahun menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, mulai dari penyediaan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan. ‘’Dengan dukungan penyaluran Transfer ke Daerah yang tepat sasaran serta sinergi antar pemangku kepentingan,’’ ujarnya.
Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Optimis APBN akan terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026.
Adapun perkembangan Perekonomian Regional NTB bulan Januari 2026 1. Neraca perdagangan Provinsi NTB mulai menggeliat di awal tahun. Neraca Perdagangan pada Januari 2026 surplus USD 67,50 Juta, nilai tersebut meningkat ↑ 276,33 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya.
Ekspor pada Januari 2026 tercatat USD 69,71 Juta, ekspor didominasi oleh copper cathode dan konsentrat tembaga. Impor pada Januari 2026 tercatat USD 2,22 Juta menurun sebesar ↓94,21 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. 2. Dari sisi harga, Provinsi NTB mencatatkan inflasi tahunan pada Januari 2026 sebesar 3,86 persen (y-on-y) dan inflasi secara bulanan sebesar 0,27 persen (m-to-m).
Angka ini menunjukkan masih tergolong moderat dan umumnya masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia. Kenaikan harga bulanan 0,27 persen menunjukkan tekanan harga yang relatif ringan di awal tahun. Adapun BPS Provinsi NTB mencatat, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran dari total sebelas indeks kelompok. 3 (tiga) kelompok dengan kenaikan harga tertinggi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya,
Kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tanggal, serta kelompok pendidikan. Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus melakukan upaya-upaya pengendalian harga dengan memperkuat koordinasi agar inflasi tetap terkendali. 3. Pemerintah terus mendorong penguatan daya saing sektor pertanian di NTB. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTB pada Januari 2026 mencapai 130,31, mengalami penurunan 2,86 persen dibanding bulan sebelumnya. Sebagai pelengkap, Nilai Tukar Nelayan (NTN) NTB di angka 110,49 atau naik sebesar 2,32 persen, menunjukkan kondisi relatif menguntungkan bagi sektor perikanan.
Dengan demikian, indikator NTP dan NTN yang konsisten di atas 100 serta berada di atas rata-rata nasional, menegaskan bahwa sektor pertanian dan perikanan Provinsi NTB dalam kondisi sehat dan produktif serta memiliki keunggulan komparatif di sektor agro-maritim dibanding provinsi lain. Diharapkan kondisi ini tetap dipertahankan secara berkelanjutan dalam mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah NTB.(mediabriefing)
