SANDIK LOMBOK BARAT – Demi memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga ketersediaan stok dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok di masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat (KPw BI NTB) bekerja sama dengan TPID Kabupaten Lombok Barat menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) selama enam hari di tiga lokasi yaitu di Kantor Camat Sekotong (4-5 Juli 2022), Taman Sandik (6-7 Juli 2022) dan Taman Kota Gerung (14-15 Juli 2022).
Kegiatan OPM ini juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi antara TPID Lombok Barat dengan KPw BI Provinsi NTB pada tanggal 16 Juni 2022 yang lalu terkait dengan langkah strategis pengendalian inflasi menghadapi perayaan Hari Raya Idul Qurban. Kegiatan OPM secara resmi dibuka Rabu 6 Juli 2022 kemarin bertempat di Taman Sandik, Kecamataan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.
Adapun komoditas yang disediakan untuk kegiatan OPM selama 6 hari adalah cabai rawit (100kg) dengan harga Rp60.000/kg, bawang merah (500kg) dengan harga Rp30.000-35.000/kg, telur ayam (140tray) dengan harga 45.000/tray, minyak goreng curah (15.000 liter) dengan HET Rp15.500/kg, beraneka ragam sayur mayur serta produk-produk UMKM lokal lainnya. Tidak lupa, Bank Indonesia juga menyiapkan QR Code sehingga selain bertransaksi dengan tunai, pengunjung juga dapat bertransaksi dengan non-tunai menggunakan QRIS. Stand untuk jajanan Rp1,- ciri khas Bank Indonesia juga hadir untuk dapat mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat penggunaan transaksi digital (QRIS).
Menurut Kepala KPw BI NTB Heru Saptaji, bahwa kegiatan OPM merupakan kegiatan yang strategis untuk dilaksanakan khususnya di tengah tantangan perekonomian yang kita hadapi. Di tingkat global, tantangan ekonomi mengacu pada tantangan “stagflasi” atau tingginya nilai inflasi yang terjadi di beberapa negara dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah.
Di tingkat daerah, tantangan ekonomi justru mengarah pada tingginya pertumbuhan ekonomi khususnya di Wilayah NTB yaitu 7,76 persen (Q1) tetapi diikuti oleh angka inflasi yang meningkat. Pada Juni 2022 sendiri NTB mengalami tekanan inflasi sebesar 0,92 persen (mtm) yang utamanya disumbang oleh kelompok administered price (AP) seperti angkutan udara (0,27 persen) serta kelompok volatile food (VF) seperti Cabai Rawit (0,17 persen), Tomat (0,09 persen), Telur Ayam Ras (0,09 persen), dan Cabai Merah (0,06 persen).
Inflasi dari kelompok VF ini sangat perlu untuk diperhatikan agar tidak menyebabkan adanya “supply shock” dari sisi ketahanan pangan di daerah dimana suplai kebutuhan pokok kita tidak mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakat maupun tamu-tamu yang datang ke Provinsi NTB. Oleh karena itu permasalahan produksi, distribusi, pola penjualan, serta intersep harga harus dapat dipantau bersama. Langkah-langkah antisipatif pengendalian inflasi ini perlu dilakukan agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2022 berkisar pada angka 6.5-7.5 persen.
Ia mengajak menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan inflasi yang terkendali sehingga bonus spread economy dapat kita capai. ‘’Untuk mengentaskan indeks kemiskinan, indeks ketimpangan ekonomi, serta memperbaiki indeks pembangunan manusia di NTB,” katanya.
Menurut Heru Saptaji, hngga bulan Juli 2022, harga kebutuhan pokok sendiri masih terpantau tinggi di pasaran bersamaan dengan meningkatnya permintaan masyarakat terlebih menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H.
Fauzan Khalid mengatakan operasi pasar murah ini sangat dibutuhkan masyarakat dan diharapkan dapat diselenggarakan secara berkelanjutan. ‘’Tantangan ekonomi harusnya tidak menjadi masalah dan keluhan bagi masyarakat mengingat potensi pertanian yang dimiliki daerah sangat luar biasa,’’ ujarnya.
Masyarakat juga dapat menanam sendiri komoditas kebutuhan pokok yang diperlukan. Namun, selama ini memang hal yang sering kali kurang dari masyarakat adalah antisipasi dan inisiatif untuk melakukan hal tersebut.
Kegiatan OPM ini melibatkan setidaknya 5 OPD di Kabupaten Lombok Barat yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas kelautan dan Perikanan serta Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu, UMKM dan klaster pertanian binaan BI NTB juga turut hadir untuk menyuplai kebutuhan pokok masyarakat.(*)
Comment