by

Rp 5 Miliar Untuk Subsidi Bunga Pinjaman Peternak Lotim

MATARAM – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyediakan dana sebesar Rp 5 miliar untuk kepentingan program Lotim Berkembang (Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga) yang dijadikan program unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lombok Timur.

Dana tersebut dijadikan sebagai subsidi bunga pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) yang akan diberikan kepada 5.555 orang peternak yang masing-masing digunakan untuk pembayaran bunga KUR sebesar enam persen atau Rp 900 ribu yang disiapkan oleh Bank BNI dan Bank BRI dan premi asuransi ternak sebesar Rp 300 ribu.

Setiap peserta program akan memperoleh modal usaha ternak sapi sebesar Rp15 juta yang akan dikembalikan dalam jangka waktu setahun, tanpa dibebani bunga kredit. Program ini diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat kurang mampu, khususnya peternak sapi, yang umumnya memelihara sapi milik orang lain karena keterbatasan modal. Program ini juga mendukung sektor ekonomi unggulan NTB khususnya Kabupaten Lombok Timur, yang dikenal dengan slogan PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut) dan Bumi Sejuta Sapi.

Penyediaan dana pemerintah Kabupaten Lotim tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Lotim Rumaksi SJ sewaktu mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di lapangan Tugu Selong, Kamis 3 September 2020 pagi. ”Peternak hendaknya bersungguh-sungguh. Tanamkan kerja keras dan kedisiplinan membayar angsurtan,” kata Rumaksi.

Sedangkan TPAKD diingatkan berinovasi mencarri terobosan membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat. Termasuk menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan melalui produk dan layanan jasa keuangan, seperti fasilitas tabungan, kredit, asuransi dan lainnya.

Program Lotim Berkembang ini juga menjadi bagian dari stimulus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat guna mengatasi dampak Covid-19.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) Farid Faletehan menyebutkan indeks literasi dan inklusi keuangan di masih di bawah rata-rata nasional, hanya sebesar 34,65 persen dan 62,73 persen pada tahun 2019. ”Rendahnya akses keuangan selama ini menjadi momok bagi pemerintah daerah, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebutkan kampanye melawan rentenir dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat menjadi salah satu dorongan lahirnya program unggulan TPAKD yaitu Lotim Berkembang.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed