GERUNG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat patut berbangga dengan capaiannya di tahun 2023 lalu. Obudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan NTB memberikan penilaian Zona Hijau dengan Kategori Tertingggi kepada dinas yang saat ini dipimpin oleh Saepul Akhkam.
Selasa 2 Januari 2024, dilakukan penyerahan sertifikat dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI).Dukcapil Lobar mendapatkan point tertinggi dengan nilai 90,34 atau A, meningkat dari nilai tahun lalu 87,69 atau B. ‘’Kami masuk dalam Zona Hijau Kualitas Tertinggi untuk predikat Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Tahun 2023”, kata Akhkam di ruang kerjanya di Gerung, Selasa (2/1/2024).
Akhkam mengaku sengaja memberi kesempatan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk menerima langsung penghargaan tersebut dari Kepala ORI Perwakilan NTB.
“Pelaku utama pelayanan itu adalah mereka para staff, khususnya yang ada di bidang Dafduk dan Capil. Mereka patut berbangga dengan prestasi ini dan saya sangat mengapresiasi kinerja mereka dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Walau minim anggaran, tidak patah semangat”, ujar Akhkam.
Akhkam yang mengaku baru sepuluh bulan memegang kendali Dukcapil Lombok Barat, namun telah banyak memberikan dorongan agar mengedepankan aspek kualitas dan kuantitas pelayanan. Dalam kurun itu akunya, pihaknya telah melakukan pelayanan langsung turun desa dan sekolah dengan tetap mengutamakan kepuasan masyarakat yand dilayani di kantor maupun di UPT.
Aspek keramah tamahan atau hospitality menjadi titik tekan staff dalam memberikan pelayanan. Bahkan bila perlu sampai jemput bola mendatangi warga yang tidak bisa datang ke kantor, entah karena lansia, sakit, atau ODGJ. Sampai saat ini kita sudah memberi pelayanan langsung turun desa sebanyak 25 Desa. Kita juga bekerja sama dengan pemerintah desa dan menggandeng teman-teman operator di 98 Kios Adminduk Desa serta melakukan kerja sama dengan 21 puskesmas dan beberapa OPD. Untuk mendukung sukses Pemilu, kita telah melakukan perekaman pemilih pemula ke lebih dari 100 sekolah”, papar Akhkam sambil mengaku pihaknya masih harus bekerja keras melakukan perekaman kepada 11 ribuan warga yang akan menggunakan hak pilihnya di Februari nanti.
Terhadap kinerja Dukcapil Lombok Barat, Awaluddin Kepala Desa Gili Gede Indah memberikan apresiasinya terhadap pelayanan dengan langsung turun ke desa. Luar biasa bermanfaatnya pelayanan seperti itu, sangat membantu masyarakat. ‘’Masyarakat terbantu sekali dengan tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapat KTP atau Akta Kelahiran,” ujar Awaluddin.
Tenaga Operator Kios Adminduk Desa Batu Putih Sekotong Andi berharap agar pihak desa diberikan akses lebih dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. “Kios Adminduk perlu diberi akses pelayanan yang lebih. Artinya bukan hanya pelaporan tapi juga perbaikan data KK”, ucap Andi.
Tanggapan lainnya juga disampaikan secara terpisah oleh Camat Kediri. Baginya pelayanan langsung yang digagas oleh Dukcapil dengan turun langsung ke desa sangat memiliki arti bagi masyarakat. Model pelayanan sudah OK dengan mendekatkan pelayanan ke masyarakat. ‘’Catatan saya adalah soal optimalisasi pelayanan adminduk di Kecamatan. Bisa dengan memberikan kewenangan dan juga meningkatkan kualitas sarana pra sarana,” ujar Camat Kediri Iswarta Mahmuludin.
Dalam kesempatan pemberian sertifikat, Kepala ORI Perwakilan NTB Dwi Sudarsono di Aula Jayengrana Kantor Bupati secara umum menjelaskan tentang mekanisme penilaian yang diberikan pihaknya secara nasional. “Ini hasil dari evaluasi kita terhadap OPD Pelayanan Publik di Lombok Barat.
Pemkab Lombok Barat sendiri mendapatkan point nilai 80,07 atau B. Secara khusus penilaian itu dilakukan selama kurun waktu bulan Juli sampai Oktober, tetapi terus berlanjut dengan observasi dan evaluasi sampai pertengahan November. ”, kata Kepala ORI Perwakilan NTB Dwi Sudarsono sembari berharap OPD yang telah diberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan dapat segera menindak lanjuti untuk penilaian tahun depan.
Dalam kesempatan itu, ORI Perwakilan NTB juga merilis penghargaan kepada Puskesmas Gerung dengan nilai 90,19, DPMPTSP dengan nilai 88,66, Puskesmas Dasan Tapen dengan nilai 87,99, Dikbud dengan nilai 77,68, Dinsos dengan nilai 68,95, dan Dinas Kesehatan dengan nilai 56,69.(*)