by

Pertumbuhan Ekonomi NTB 2020 Minus 0,64

MATARAM – Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS NTB) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB selama tahun 2020 adalah sebesar -0,64 persen dibandingkan kondisi tahun 2019.

Untuk produk domestik brutto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Provinsi NTB pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 133,52 triliun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 93,27 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tersebut dirilis oleh Kepala BPS NTB Suntono di kantornya, Jum’at 5 Februari 2021 siang. ”Pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2020 minus 0,64 persen,” katanya.

Adapun lapangan usaha dengan laju pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2020 adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 27,65 persen dibandingkan kondisi tahun 2019. Sedangkan lapangan usaha dengan laju pertumbuhan paling rendah pada tahun 2020 adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan. ”Yaitu sebesar minus 31,39 persen dibandingkan kondisi tahun 2019,” ujar Suntono.

Menurut Suntono, pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi. Hingga 2 Februari 2021 jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi NTB sebanyak 7.777 kasus.

Ia merinci produksi padi triwulanIV-2020 turun 12,19 persen dibandingkan triwulan IV-2019. Selain itu, penurunan produksi juga terjadi pada tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan, utamanya tanaman cabai rawit.

Jumlah penumpang angkutan udara pada triwulanIV-2020 turun 59,95 persen dibandingkan triwulanIV-2019 atau turun dari 428.044 orang menjadi 171.450 orang.

Dibandingkan triwulan III-2020 jumlah tamu menginap di hotel pada triwulan IV-2020 turun sebesar 37,68 persen,yaitu turun dari 223.161 orang pada triwulan IV-2019 menjadi 139.079 orang pada triwulan IV-2020.

Adapun peningkatan pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian disebabkan karena meningkatnya produksi konsentrat khususnya konsentrat kering.

Selain itu mulai beroperasinya aktivitas eksplorasi tambang emas dan penggalian lain yang sebelumnya tidak memperoleh izin pemerintah sejak bulan Agustus juga turut andil dalam meningkatkan nilai tambah.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed