MATARAM – Mengutip Dewan Pers, Ketua Forum Wartawan Parlemen Nusa Tenggara Barat Fahrul Mustofa menyebut ciri-ciri hoaks telah mengidentifikasi total sebanyak 101 isu hoaks yang beredar mengenai Pemilu sejak Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023. Sebelumnya sepanjang 2022 hanya terhadap 10 hoaks Pemilu, namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 91 isu hoaks Pemilu. ‘’Itu artinya, terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu,’’ katanya sewaktu berbicara menjelang berbuka puasa bersama, Sabtu 23 Maret 2024 sore.
Adanya berita hoaks dikatakan mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Selanjutnya, dikatakan bahwa sumber berita tidak jelas. ‘’Hoaks di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu,’’ ujarnya.
Kemudian, berita hoaks itu bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data. Ciri khas lain hoaks adalah adanya HURUF KAPITAL, huruf tebal (bold), banyak tanda seru, dan tanpa menyebutkan sumber informasi.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui satuan tugas khusus, yang diberi nama Drone 9 untuk memantau konten di internet, termasuk hoaks bahwa telah mengidentifikasi total sebanyak 101 isu hoaks yang beredar mengenai Pemilu sejak Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023.
Penyebaran hoaks dan disinformasi meski beragam, dapat ditemukan di beragam media sosial. Merujuk data Kemenkominfo penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform facebook. Bahkan Kemenkominfo telah mengajukan take down 454 konten kepada pihak pengelolanya.
Beberapa contoh hoaks berkaitan dengan Pemilu yang beredar di platform digital. Seperti Disinformasi Prabowo Gagal Mencalonkan Diri sebagai Presiden Setelah MK Kabulkan Batas Usia. Selanjutnya, Disinformasi Komisi Pemilihan Umum Menolak Pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi Capres karena Ingin Menjegal Anies Baswedan.
Di Indonesia, hoaks digunakan untuk mempengaruhi suara mayoritas muslim. Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU dan yang lain, untuk menangkal hoaks sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya.
Adapun angka tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan temuan sebanyak 257 hoaks. Pada tiga bulan pertama tahun 2023, tema politik telah mendominasi jumlah hoaks dengan sebanyak 233 temuan (35 persen). Dengan hoaks tema politik memiliki besaran sekitar dua hingga empat kali dari tema lainnya. Urusan pribadi, kriminalitas, kesehatan, dan berita duka menjadi tren lima besar pada awal tahun 2023 ini.
Fahrul Mustofa mengatakan gerakan pemahaman masyarakat untuk memahami bahwa hoaks berbahaya bagi masa depan bangsa kita harus terus dimasifkan. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan memilah dan memilih mana berita yang benar dan mana yang keliru. Kegiatan literasi digital harus dilakukan dengan melibatkan multisektor. Hal ini dalam rangka untuk mengkanalisasi juga mencegah bencana informasi akibat hoaks.
Perlu peran pers, tentunya dengan menyajikan pemberitaan yang benar, sesuai fakta, dan berimbang. Mengingat, Pers Indonesia selain mempunyai tanggung jawab teknis profesional, juga memiliki tanggung jawab sosial kebangsaan. Oleh karena itu pers Indonesia harus membawa pencerahan.
Pemerintah melalui Kementerian Kominfo untuk melakukan intervensi kepada penyelenggara medsos seperti facebook, twitter atau instagram untuk menyaring atau menyeleksi ketat setiap aktivitas berbagi di situs masing-masing.(*)
