by

NTB Mewaspadai Inflasi Akibat Mahalnya Ticket Pesawat 

TANJUNG LOMBOK UTARA – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengeluhkan tingginya harga ticket pesawat dari Bali ke Lombok dan sebaliknya. Juga tingginya harga ticket dari Lombok ke Bima di NTB.  Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB meminta diturunkannya harga ticket tersebut.

Sesuai data penjualan ticket online harga ticket Lombok – Bali hari ini berkisar Rp 1 juta. Sedangkan harga ticket Lombok ke Bima sekitar Rp 1,2 juta. Atau Lombok ke Sumbawa Besar juga sekitar Rp 1 juta. ”Padahal penumpang penerbangan ke tujuan tersebut selalu ramai. ‘Harga ticket pesawat dari Lombok ke Malaysia lebih murah,’’ katanya, sewaktu berbicara pada Deklarasi dan Kick Off Pengendalian Inflasi Pangan se NTB yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB berlangsung di Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa 30 Mei 2023 pagi.

Ia mengatakan selama tahun 2022 sesudah pandemic Covid-19, pertumbuhan ekonomi di NTB mencapai tingkat terbaik mencpai 6,95 persen. Sedangkan perkembangaan inflasi bulan April 2023 tercatat 4,41persen (yoy), lebih rendah dibanding inflasi Maret 2023 sebesar 5,23 persen. ‘’InshaAllah akhir bulan ini akan bisa kurang dari empat persen,’’ ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB Heru Saptaji.

Untuk mengatasi tingginya harga ticket pesawat, NTB hanya bisa meminta pemerintah pusat untuk mengambil langkah penurunannya. Sedangkan daerah hanya sebatas mengupayakan penurunan harga pangan.

BI NTB bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTB terus berkomitmen dalam menjaga terkendalinya inflasi pangan di daerah NTB. Hal ini diwujudkan melalui penguatan keberlanjutan program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dicanangkan pada Kick Off GNPIP Tahun 2023 hari ini, 30 Mei 2023 dengan tema “Sinergi dan Inovasi Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama Intra Provinsi”.

Beberapa program unggulan tersebut antara lain Gerakan Tanam Cabai, Operasi Pasar Stabilisasi, Kerjasama Antar Daerah (KAD), Subsidi Ongkos Angkut, pengembangan Klaster Ketahanan Pangan, serta Koordinasi dan Komunikasi melalui High Level Meeting (HLM) dan rapat koordinasi TPID. Program unggulan ini disusun mengacu pada strategi pengendalian inflasi GNPIP 2023 yang mengedepankan upaya stabilitas harga yang bersifat struktural, forward looking, dan berbasis digital untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan daerah.

Heru Saptaji menekankan BI berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dalam menjaga terkendalinya inflasi volatile foods (VF) dan ekspektasi inflasi melalui penguatan dukungan fasilitasi Operasi Pasar Stabilisasi Harga (OPSH), koordinasi penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), serta penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi. ‘’Dampak dari penguatan sinergi juga sudah terasa. Dari sisi regional, tekanan inflasi di Provinsi NTB terus melandai,’’ ucapnya.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed