by

Junaidi Kasum Tolak Partai Demokrat Ajukan Interpelasi Kepada Gubernur

MATARAM – Seorang pengurus Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) Junaidi Kasum keberatan adanya ide hak interpelasi yang diajukan kepada pasangan Gubernur NTB Zulkieflimansyah – Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah.

Menurut Junaidi Kasum yang menjabat Kordinator Bidang Perhubungan dan Informatika DPD Partai Demokrat NTB, selain tidak dibicarakan di lingkup internal partai juga tidak wajar karena partainya adalah pengusung dalam pencalonan. Yang partai lain bukan pengusung baik-baik saja. ”Saya prihatin. Mestinya kan dilakukan personal approach terlebih dahulu,” katanya sewaktu melakukan keterangan pers di Selasar Senggigi, Senin 25 Januari 2021 siang.

Diketahui,  Fraksi Partai Demokrat NTB menyuarakan penyampaian hak interpelasi di DPRD NTB. Latar belakangnya, evaluasi terhadap berbagai program Pemprov NTB yang dinilai masih tidak jelas hasilnya. Terutama dari sisi progres, capaian, dan target yang ingin dicapai. Ide interpelasi inipun disambut positif sejumlah anggota dewan dari fraksi lain.

Junaidi Kasum mengingatkan bahwa sebagai partai pengusung semestinya melakukan pengawasan pemerintahan. ”Mari kita jaga visi misi mereka,” ujarnya. Ia sendiri mengakui telah menemui pengurus DPP Partai Demokrat di Jakarta. Tapi tidak bersedia mengemukakan hasilnya.

Ia pun menyinggung ketidak berhasilan Partai Demokrat NTB memenangkan calon-calon kepala daerah yang didukungnya di tujuh kabupaten/kota.

Menjawab konfirmasi, Ketua Partai Demokrat NTB Mahaly Fikri menjelaskan Fraksi PD bukannya tidak konsultasi dengan partai dan sudah dirapatkan dengan pengurus harian. ”Memang pak Junaidi Kasum tidak ikut rapat karena dia bukan pengurus harian,” ucapnya.

Selebihnya, Mahaly Fikri mengatakan Junaidi Kasum tidak setuju atau menolak PD mengajukan hak intrpelasi karena JK tidak faham maksud dan makna interpelasi. ”Dengan mengajuan hak interplasi itulah PD NTB menunjukkan tanggung jawab moralnya sebagai pengusung utama Zulkieflimansyah – Sitti Rohmi Djalilah,” katanya.

Mahaly pun mengatakan bahwa dirinya dinilai gagal memimpin partai Demokrat dilihatnya sebagai hal yang subyektif. ”Tidak obyektif. Dan hal ini lagi – lagi membuktikan JK tidak faham sejarah perjalanan PD di NTB dalam perhelatan Pemilu Legislatif dan Pilkada,” ujarnya.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed