MATARAM – Sebanyak lebih dari 83 hotel berbintang di Nusa Tenggara Barat (NTB) terdampak kebijakan pengurangan kegiatan pemerintahan atau Meetings, Incentives, Conventions (MICE). Sekitar 40 – 50 persen hotel mengalami penundaan atau pembatalan ketempatan yang bakal dilakukan. Ketua Indonesias Hotel General Manmager NTB (IHGMA) Lalu Kusnawan mengatakan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memberikan keringanan kredit kepada perbankan yang bergerak di bidang pariwisata.
Ketua IHGMA NTB Lalu Kusnawan mengemukakan kesulitan pembatasan kegiatan di luar daerah. ‘’Setelah Covid 19 datang lagi kesulitan akibat pembatasan,’’ katanya.
Menurut Kusnawan, bukan hanya hotel tetapi juga mengancam para UMKM seperti pedagang sayur yang selama ini menyuplai kebutuhan konsumsi. ‘’Diharapkan ada kebijakan yang menghindari kesulitan baru setelah Covid, Di hotel saya, pengurangan potensi pendapatan dan belanja sekitar Rp 200 juta,’’ ujar General Manager Wilsons Retreat di Gili Trawangan.
General Manager Hotel Prime Park Mukharom mewakili sektor Mataram dan Mandalika meminta paket wisata MICE dipertimbangkan tidak terkena kebijakan pengurangan pembiayaan. ‘’Hendaknya ada kebijakan mendukung MICE agar tidak memberikan dampak baru,’’ katanya.
Di Senggigi atau Gili Trawangan dan destinasi wisata akan mengalami kehilangan potensi kunjungan hingga 4.500 orang. Potensi pembatalan kunjungan sekitar 40 – 50 persen. Disebutnya dampak secara langsung yaitu efisiensi pekerja dan tidak langsung pendapatan asli daerah (PAD). ‘’Bahkan menimbulkan kehilangan pendapatan untuk kepentingan pelunasan tagihan,’’ ucapnya.
Disebutnya dampak tidak langsung yaitu dampak terhadap pihak ketiga seperti vendor akan berkurang dan segala yg berhubungan dgn pihak ketiga yang menunjang acara akan berdampak akan adanya pemasukan yang minim sehingga bisa pada pengurangan karyawan.
Selain itu, hutang pada bank pihak ketiga akan macet jika efisiensi berkelanjutan sehingga akan banyak tagihan yang mengalami macet. Peningkatan penambahan laporan atas keberatan karyawan yg akan banyak dilakukan mediasi oleh pihak terkait termasuk pemerintah. ‘’Bahkan terjadinya peningkatan kriminal karena kebutuhan perut tidak terpenuh,’’ ujarnya.
Jika di daerah pariwisata di Lombok Utara kegiatan tour seperti snorkling akan berdampak juga paket paket wisata akan terhenti.agent perjalanan akan vacum. ‘’Jika pemerintah bisa menggerakkan dengan kebijakan yang tepat untuk mendorong pihak swasta atau BUMN untuk bisa masuk dengan MICE di hotel bisa sebagai opsi untuk saling menunjang demi kelancaran perekonomian NTB.(*)
