MATARAM – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaan program kerja tahun 2025. Penyebabnya, anggaran sebesar Rp800 juta yang telah dirancang untuk mendukung promosi dan pemasaran pariwisata daerah dikabarkan di-hold atau belum dapat dicairkan.
Ketua BPPD NTB Sahlan M Saleh menyatakan bahwa penahanan anggaran tersebut berpotensi menghambat berbagai program strategis yang telah dirancang bersama Dinas Pariwisata NTB. Anggaran itu sejatinya untuk mendukung promosi destinasi unggulan NTB, baik di level nasional maupun internasional. ‘’Jika ditunda maka banyak program yang tidak bisa jalan,” kata Sahlan, Jumat (11/4/2025).
Ia menambahkan bahwa tanpa dukungan anggaran, promosi pariwisata NTB akan kehilangan daya saing. Berbagai kegiatan penting seperti pameran pariwisata, pembuatan konten digital, hingga kolaborasi dengan travel agent dan influencer akan sulit direalisasikan.
Sahlan juga mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja BPPD, sebagaimana tertuang dalam Key Performance Indicator (KPI) 2024–2028, akan sulit dicapai tanpa anggaran operasional. Kami menyusun KPI telah disesuaiakan dengan Visi dan Misi Gubernur serta RPJMD menjadi acuan agar sejalan dengan target Gubernur NTB. “Selama ini kami dianggap sebagai pemikir, bukan pekerja. Padahal kita sudah susun rencana dan strategi yang matang. Kalau tidak ada dukungan anggaran, bagaimana bisa kerja lapangan?” ujarnya.
Penahanan anggaran ini juga berdampak pada pelaku industri pariwisata di NTB. UMKM, pelaku wisata, hingga komunitas kreatif yang selama ini bersinergi dengan BPPD terancam kehilangan dukungan promosi.
BPPD berharap Pemerintah Provinsi NTB segera memberikan kejelasan terkait status anggaran tersebut. “Kami ingin menjadi bagian dari solusi percepatan kebangkitan pariwisata NTB pasca-pandemi dan MotoGP. Tapi butuh dukungan konkret,” ucap Sahlan.(*)
