MATARAM – Badan Keamanan Laut (Bakamla) akan membuka pangkalan armada Keamanan Laut di Selat Lombok. Keberadaan pangkalan tersebut untuk pengawasan perairan laut Nusa Tenggara Barat (NTB) di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2. yang melintasi Selat Lombok, sebelah timur pulau Bali dan sebelah barat pulau Lombok.
Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Laksamana Pertama Bakamla Leonidas Braksan menilai wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi tempat paling strategis untuk pembangunan pangkalan Bakamla.
Ia menjelaskan bahwa jalur Selat Lombok sering dijadikan sebagai jalur lalu lintas keluar masuknya kapal-kapal asing. Untuk itu ia menilai kapal-kapal yang hilir mudik melewati Wilayah ALKI II dan TSS ini harus diawasi. “Dan wilayah NTB menjadi tempat paling strategis untuk dibangun pangkalan Bakamla,” katanya sewaktu bertemu Wakil Gubernur (Wagub) NTB Sitti Rohmi Djalillah, di kantornya, Senin 28 September 2020.
Leonidas Braksan meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan Pangkalan Armada Kamla wilayah laut NTB. “Karena saat ini untuk wilayah Selat Lombok kosong untuk pengawasan alur laut,” ujarnya
Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah sewaktu menerima Leonidas Braksan menyambut positif rencana pembangunan pangkalan Bakamla di wilayah perairan laut NTB. Menurutnya, keberadaan pangkalan Bakamla di wilayah NTB akan sangat membantu dalam melakukan pengawasan wilayah perairan laut di NTB. “Kami menyambut baik rencana pembangunan Pangkalan Bakamla di NTB,” ucapnya.
Dikatakan Sitti Rohmi Djalilah, saat ini Selat Lombok menjadi salah satu jalur perdagangan internasional. Hal itu karena jalur laut di Selat Malaka sudah sangat penuh untuk lalu lintas kapal perdagangan internasional.
Untuk mendukung terwujudnya hal itu, ia meminta dilakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait, dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB. Agar rencana pembangunan pangkalan Bakamla di NTB dapat diwujudkan.
Asisten II Sekretaris Daerah NTB Ridwan Syah mengemuakan dukungan tersebut menyiapkan lahan sekitar lima hektar yang diperlukan. Pemprov NTB mendukung rencana tersebut karena pembangunan pangkalan tersebut diharapkan juga akan mendukung posisi straegis keberadaan NTB di selat Lombok pada alur laut kepulauan laut Indonesia (ALKI ) 2. ”Kebutuhan pangkalan ini akana dimasukkan dalam revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi NTB,” katanya, Seninn 28 September 2020 sore.
Kebutuhan lahan seluas lima hektar tersebut diperlukan di wilayah selatan pulau Lombok berdekatan dengan ALKI 2. Dijadwalkan dukungan tersebut bisa dimulai 2021 yang akan datang.(*)
Comment