MATARAM – Aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil tidak mungkin diwajibkan membeli ticketbalap MotoGP. Tetapi, setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diminta fasilitasi setiap ASN dan keluarganya yang ingin memperoleh ticket.
Penjelasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi menjawab kesimpang siuran pemberitaan diharuskannya setiap ASN membeli ticket balap MotoGP. Menurutnya, jumlah ASN Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 14.000 orang. ‘’Untuk Pemprov NTB kuotanya cuma 4.000 tiket untuk ASN, keluarga, tetangga,masyarakat yang bisa difasilitasi,’’ katanya.
Lalu Gita Ariadi menjelaskan perihal kuota balap MotoGP tersebut paham apa kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan MotoGP 2022 untuk disempurnakan di tahun-tahun mendatang. Menonton sambil kerja bahan evaluasi kebijakan
Ia pun meminta setiap kepala OPD dan ASN agar bisa jadi jubir daerah bila ditanya kolega luar daerah bisa menjelaskan dan promosi dengan baik tentang MotoGP dan side event lainnya. ‘’Dalam surat yang saya tanda tangani, tidak ada kata wajib,’’ ujarnya.
Ia menyebutkan surat yang disiapkan oleh Staff Ahli Gubernur Sadimin, yang ditunjuk khusus oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah untuk memfasilitasi pembelian tiket MotoGP.
Dikatakan pula bahwa surat yang disiapkan Staf Khusus Sadimin yang menyebutkan discount 10 persen adalah hasil setelah dilakukan koordinasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sekaligus hasil membahas skema pembiayaan.
Comment