MATARAM - PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mengumumkan bahwa kemarin perusahaan telah menyampaikan pemberitahuan untuk mengajukan arbitrase tambahan guna melindungi hak-haknya sesuai dengan Kontrak Karya yang ditandatangani dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 1986.

MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) dideadline (batas waktu) menyelesaikan pembebasan tanah kawasan wisata Mandalika hingga September 2008 mendatang. Lebih Rp45 miliar harus disediakan dana APBD untuk membayar 75 hektar tanah milik warga yang masih menjadi sengketa yang belum dibayar.

MATARAM - Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman meminta pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) yang diperiksa oleh internal karena diduga terlibat kasus Artalyta Suryani hendaknya dinon aktifkan terlebih dahulu. Sebab pejabat internal pemeriksa adalah setara. Selain itu, Komisi Kejaksaan juga harus difungsikan. Dan untuk memeriksa seorang pejabat secara umum dalam kaitan hukum, tidak harus memerlukan izin pimpinan tertinggi seperti Menteri Dalam Negeri atau Presiden.

MATARAM - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) akhirnya menetapkan tiga tersangka baru perkara korupsi anggaran DPRD NTB. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD NTB RH dan bersama dua orang mantan wakil ketua periode sebelumnya AR dan AK.

MATARAM - Akan diperiksa tim Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus korupsi sewaktu masih menjabat Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Gubernur NTB Lalu Serinata akan didampingi kuasa hukum I Gusti Bagus Harnaya. Rencananya, Kamis (24/4) nanti ia akan diperiksa secara terbuka di Gedung Bundar tetapi hingga Sabtu (19/4) kemarin, belum ada surat panggilan yang diterimanya.

MATARAM - Karena tukar guling merugikan negara hingga Rp17,9 miliar aset ex kantor Bupati Lombok Barat (Lobar) di Jalan Sriwijaya Mataram disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyitaan tersebut dilakukan tim KPK berdasarkan surat perintah Nomor: Sprin Sita 08/01/III/2008 tanggal 24 Maret 2008. Rencananya, menurut juru bicara KPK Johan Budi SP, pemeriksaan lanjutan akan dilakukan terhadap dua tersangkanya, Bupati Lobar HI dan Direktur Utama PT Varindo Lombok Inti (VLI) IH di Jakarta, pekan depan.

MATARAM - Surat izin memeriksa Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Serinata sebagai tersangka korupsi anggaran DPRD NTB Tahun 2001-2003 sebesar Rp25 miliar sudah turun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Suratnya nomor R.17/Pres/3/2008 tanggal 27 Maret 2008 itu baru diterima Kepala Kejaksaan Tinggi NTB M Amari dari Kejaksaan Agung, Kamis (10/4).