MATARAM – Angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tersisa 15,05 persen. Terhitung September 2017, NTB mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,02 persen. ”Ini merupakan capaian bersama. Menjadi pekerjaan besar di masa mendatang,” kata Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin sewaktu berbicara pada peringatan ulang tahun Kementerian Agama di Mataram, Rabu 3 Januari 2018 pagi.

Menurutnya, mengapresiasi bahwa selama ini kondisi stabilitas keamanan ketertiban masyarakat di NTB dapat terawat dengan baik. Kondusifitas tersebut, baik dibidang politik, ekonomi dan keamanan maupun kehidupan toleransi umat beragama yang terus terpelihara dengan baik. β€œIni merupakan hasil kerjasama kita semua, mulai dari unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah, masyarakat dan Kementerian Agama dalam memberikan pendidikan agama yang sesuai dengan kaidah, yakni mampu menghadirkan kedamaian antar sesama di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB Ridwan Syah kepada Tempo, selama 2017 telah membiayai program-program kemiskinan sebesar Rp 1,3 triliun. Sebelumnya, 2016 sebesar Rp 840 miliar dan Tahun 2018 mendatang dialokasikan sebesar Rp 1,7 triliun.

Adapun programnya antara lain disebutkan oleh Ridwan Syah:antara lain bantuan untuk 100 badan usaha milik desa (BUMDES), pembangunan 1.200 unit Rumah Layak Huni, penguatan Kawasan Rumah Pangan Lestari, air bersih pedesaan, jamban keluarga termasuk pembanguan infrastruktur dasar seperti jalan desa hingga jalan provinsi utk aksesibiltas kewilayah potensial terisolir. ”Termasuk pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan di seluruh kabupaten,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik NTB Endang Tri Wahyuningsih merilis angka kemiskinan di NTB periode September 2017. Jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2017 mencapai 748,12 ribu orang (15,05 persen). Jika dilihat dalam periode Maret 2017 – September 2017, jumlah penduduk miskin berkurang 45,66 ribu orang (1,02 persen). ”Ini berkat program kemiskinan teersebut,” ucapnya.

Di perkotaan berkurang sekitar 18,49 ribu orang dari 387,04 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 368,55 ribu orang pada September 2017. Dan di daerah perdesaan penduduk miskin juga berkurang sebanyak 27,16 ribu orang dari 406,73 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 379,57 ribu orang pada September 2017.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 17,53 persen, turun menjadi 16,23 persen pada September 2017. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,89 persen pada Maret 2017 menjadi 14,06 persen pada September 2017.

Perkembangan Kemiskinan Tahun 2008 – September 2017, jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi NTB terus mengalami penurunan. Namun kalau diamati setiap periode, penurunan penduduk miskin bersifat fluktuatif dan point penurunannya bervariasi. Sejak tahun 2008 sampai 2017 persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan kecuali pada keadaan periode Bulan September 2014 – Bulan Maret 2015 dan Bulan September 2016 – Bulan Maret 2017.

Penurunan angka kemiskinan pada periode Bulan Maret 2017 – Bulan September 2017 merupakan yang tertinggi semenjak penghitungan angka kemiskinan dilakukan sebanyak dua kali setahun pada tahun 2012.

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai batas menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan di NTB selama Maret 2017 dan September 2017 mengalami kenaikan, yaitu dari Rp 345.341,- per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp 352.690 ,- per kapita per bulan pada September 2017. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here