MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kota Mataram memperoleh penghargaan atas predikat kepatuhan tinggi (zonasi hijau) dari Ombudsman RI terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, di Balai Kartini Jakarta, Selasa 5 Desember 2017.

Pemerintah Provinsi NTB, setelah sebelumnya berada pada zona kuning, tahun 2017 ini mendapatkan penghargaan prestisius, yaitu sebagai Pemerintah Provinsi paling tinggi dari 22 Provinsi di seluruh Indonesia, dengan nilai 97,58. Sedangkan Mataram mendapatkan peringkat kedua nilai kepatuhan tinggi dari 45 Kota di seluruh Indonesia dengan nilai 96,14. Untuk nilai kepatuhan tertinggi Pemerintah Kota diraih oleh Kota Manado dengan nilai 97,32.

Dalam penyerahan Predikat Kepatuhan Tinggi, Pemerintah Provinsi NTB diterima oleh Asisten III Sekretaris Daerah NTB Imhal dan Pemerintah Kota Mataram diterima langsung Walikota Mataram Ahyar Abduh. Penghargaan ini bagi Pemerintah Kota Mataram dinillai penting setelah melakukan usaha bersama-sama dengan Ombudsman RI Perwakilan NTB dalam dua tahun terakhir.

Penyerahan Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diiserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Prof Dr Amzulian Rifai. Bagi Ombudsman RI penghargaan ini sebagai tolak ukur perkembangan kepatuhan pemerintah di daerah. Saat ini predikat kepatuhan telah menjadi acuan pemerintah pusat melalui Bappenas dalam menentukan beberapa kriteria penilaian dan perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah di daerah.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB, Adhar Hakim yang juga hadir pada penyerahan penghargaan tersebut mengaku senang. ”Perkembangan menggembirakan dalam perbaikan kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik,” katanya. Sebelumnya, tahun 2016 Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa telah terlebih dahulu meraih Predikat Kepatuhan tinggi (zona hijau).

Selain Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram, pada tahun 2017 Ombudsman RI di Perwakilan NTB juga melakukan penelitian dan penilaian kepatuhan di tiga kabupaten lain, yaitu Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Namun sayangnya ke tiga kabupaten tersebut masih berada dalam tingkat kepatuhan rendah (zonasi merah). Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mendapatkan nilai 48,76, Kabupaten Lombok Tengah 48,60, dan Kabupaten Lombok Timur dengan nilai 31,45.

Sejak tahun 2013 Ombudsman RI melaksanakan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah terhadap standar pelayanan publik, terutama 14 komponen standar pelayanan berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik. Bahkan sejak tahun 2015 penilaian kepatuhan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Pada tahun 2017 Ombudsman RI melakukan penilaian kepatuhan dengan melibatkan 33 perwakilan di Seluruh Indonesia dengan mengambil sampel di 14 Kementerian, 6 Lembaga, 22 Pemerintah Provinsi, 107 Pemerintah Kabupaten dan 45 Pemerintah Kota.

Untuk di Provinsi NTB, sampel yang diambil yaitu Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur. Hasil penilaian diklasifikasikan dengan menggunakan traffic light system yaitu penilaian kepatuhan tinggi (zonasi hijau) dengan dengan nilai antara 81-100, penilaian kepatuhan sedang (zonasi kuning) dengan nilai antara 51-80, dan penilaian kepatuhan rendah (zonasi merah) dengan nilai 50-0. Metode penilaian dilakukan secara tertutup, artinya pihak Ombudsman RI tidak akan memberitahukan kapan waktu penilaian akan dilakukan kepada setiap institusi yang akan dinilai.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here