MATARAM – Direktur Wahid Institute Yenni Wahid tidak menolak pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi melakukan hutang dari luar negeri. Namun, ia mengajak untuk mengawasi penggunaannya. Selama hutangnya untuk produktif sehingga masih bisa ditolerir.

Menurutnya, ia melihat arah dan merasakan kebijakan Jokowi keberpihakannya ada kepada masyarakat rakyat kecil. Namun Jokowi ingin pemerataan karena ingin adanya koneksivitas. ”Buat jalan untuk memudahkan angkutan dari desa ke kota,” kata Yenni Wahid sewaktu berbicara pada Diskusi Publik Belajar Dari Model Ekonomi Gus Dur, yang diselenggarakan di Hotel Grand Legi Mataram, Sabtu 25 November 2017 siang.

Diskusi tersebut membedah kepemimpinan Gus Dur yang menurut Direktur Lingkar Survey Perjuangan Jakarta Gede Sandar menghasilkan Pertumbuhan Tinggi, Hutang Berkurang, Rasio Gini Rendah dan Kohesi Sosial Menguat.

Dikatakan Yenni Wahid yang memiliki sikap membolehkan hutang bahwa jika hutang itu produktif menghasilkan dampak positifnya bukan untuk konsumtif. Sebab hampir semua negara juga punya hutang. Ia mengajak untuk memberikan kesempatan Jokowi hingga 2019. ”Saya bukan ekonom dan bukan juru bicaranya,” ujarnya kemudian.

Ia kemudian menyebutkan bahwa kalau saja bapaknya mendapatkan kesempatan lebih lama sebagai presiden, maka diyakini fundamental ekonomi Indonesia akan berubah. Gus Dur, menurutnya memiliki pendapat bahwa tidak bisa mengandalkan pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan ekonomi. ”Pertumbuhan harus sejalan dengan pemerataan,” ucapnya.

Kemudian Yenni Wahid pun menolak sebutan KH Abdurrahman Wahid sebagai pembela minoritas. Ini adalah salah kaprah. Yang benar Gus Dur – demikian panggilannya, adalah membela yang lemah dan yang dilemahkan pada zaman Orde Baru. ”Siapa yang dilemahkan, ya mayoritas. NU saja teraniaya,” katanya.

Ia pun mengaku mengaku memiliki hutang kepada bapaknya yang telah dapat mengembalikan supremasi sipil. ”Dulu mana bisa diskusi terbuka seperti ini,” ujar Yenny yang mengaku pernah diacungi senjata ketika menjadi wartawan Sidney Herald Morning meliput aksi demo di kawasan sekitar kampus Trisakti. Walaupun mengatakan dirinya wartawan, tetap diusir dari lokasi peristiwa 1998.

Gede Sandra memaparkan data keberhasilan Gus Dur selama 21 bulan sebagai presiden telah menghasilkan kinerja pertumbuhan ekonomi rata-rata 3,6 persen. Semula dari pemerintahan BJ Habibi September 1999 minus 3 persen. Akhir tahun 1999 pertumbuhan ekonominya mencapai 0,7 persen atau melompat 3,7 persen dalam kurun waktu 2000 tumbuh ke level 4,9 persen atau melompat 4,2 persen. Koefisien Gini Ratio zaman Gus Dur, yaitu 0,31. Zaman Soeharto yang 25 tahun memimpin 25 tahun gini rationya 0,32.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here