MATARAM – KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur layak disebut sebagai Bapak Keadilan Sosial. Ini setelah melihat prestasi kepemimpinannya selama 21 bulan sebelum dimakzulkan sehingga harus melepas jabatannya. Betapa tidak, di balik segala kontroversi politiknya, dinaikkan hingga dimakzulkan parlemen, ternyata perekonomian di era Gus Dur bekerja sangat istimewa.

Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Jakarta Gede Sandra mengemukakannya sewaktu berbicara dalam diskusi membedah kepemimpinan Gus Dur yang diselenggarakan oleh West Nusa Tenggara Development Centre (WNTDC), Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Jakarta; PKC PMII NTB dan Lembaga Kajian Sosial Politik M16. Gus Dur sangat layak masuk MURI. Tidak menambah hutang tapi perekonomian tinggi. ”Itu makanya selain sebagai Bapak Pluralisme juga saya sebut Bapak Keadilan Sosial,” kata Gede Sandra – alumni Pasca Sarjana Universitas Indonesia tersebut.

Iamenyatakan bukan membanggakan tetapi mengungkap faktanya yang menggambarkan kinerja tim Ekonomi Gus Dur yang dipimpin Rizal Ramli yang menjadi referensi menghasilkan Pertumbuhan Tinggi, Hutang Berkurang, Rasio Gini Rendah dan Kohesi Sosial Menguat. ”Gus Dur melawan pemburu rente. Gus Dur itu Bapak Keadilan Sosial lebih dari Soekarno,” ujarnya.

Direktur Wahid Institute Yenni Wahid yang mendengarkan pendapat Gede Sandra tersebut mengatakan : Ternyata OK juga babe gue,” ucapnya. Ia mengingat kalimat-kalimat Gus Dur yang menyebutkan tidak bisa mengandalkan pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan ekonomi. ”Itu awal sekali sudah menjadi dasar landasan ekonominya Gus Dur. Growth Without Equality tidak bisa jalan,” katanya. Jadi, pertumbuhan harus berkeadilan sosial. ini signifikan karena pada waktu itu hanya pertumbuhan ekonominya yang digeber. Beda jika sekarang ini tanpa pemerataan akan terjadi kesenjangan sosial yang tinggi.

Awalnya Gus Dur menerima warisan perekonomian dari Habibie dalam kondisi growth masih minus (-) 3 persen pada September 1999. Ketika diukur lagi di akhir tahun 1999, hampir 3 bulan tim ekonomi bekerja, pertumbuhan ekonomi sudah di level 0,7 persen (melompat 3,7 persen). Dalam kurun waktu setahun berikutnya, di tahun 2000 perekonomian Indonesia kembali berhasil tumbuh ke level 4,9 persen (melompat 4,2 persen). Di tahun 2001, meskipun Gus Dur dimakzulkan di pertengahan tahun krisis politik tersebut, rata-rata growth di akhir tahun masih di level 3,6 persen.

Yang istimewa, dua kali lompatan growth tersebut dilakukan tim ekonomi Gus Dur dengan sambil mengurangi beban utang. Sebuah kondisi yang pasti sangat sulit dilakukan oleh tim ekonomi kabinet-kabinet setelah atau sebelum Gus Dur. Selama era Gus Dur, tim ekonomi sukses mengurangi beban utang sebesar USD 4,15 miliar.

Selain itu yang juga istimewa, ternyata growth yang terjadi di era Gus Dur sangat berkualitas. Pertumbuhan ekonomi dibagi dengan adil bagi seluruh masyarakat. Kualitas yang berbeda dari era pasca Gus Dur, yang pertumbuhan ekonominya diikuti memburuknya distribusi pendapatan.

Tercatat koofisien Gini Ratio terendah Indonesia sepanjang 50 tahun terakhir terjadi di akhir era Gus Dur, yaitu sebesar 0,31. Yang terdekat dengan pencapaian ini adalah era Suharto di tahun 1993, Gini Ratio sebesar 0,32. Bedanya, rezim Suharto perlu 25 tahun untuk menurunkan Gini Ratio dari 0,37 (1967) ke 0,32 (1993). Gus Dur cuma perlu kurang dari dua tahun untuk turunkan koofisien Gini Ratio dari 0,37 (1999) ke 0,31 (2001).

Rahasia kesuksesan tim ekonomi Gus Dur berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat tanpa utang (bahkan mengurangi utang), sembari tetap memeratakan pendapatan adalah tim ekonomi Gus Dur menolak resep IMF-Bank Dunia yang menganjurkan dilakukannya austerity policy (pengetatan anggaran). Sebaliknya, yang ditawarkan oleh tim ekonomi Gus Dur adalah growth story (strategi pertumbuhan).

Indonesia pada tahun 2000 mendapatkan kenaikan peringkat investasi dari lembaga-lembaga rating seperti Moody dan S&P setelah tim ekonomi Indonesia berangkat ke kantor pusat lembaga-lembaga tersebut di AS mempresentasikan growth story Indonesia -bukan dengan proposal austerity policy. Pada era Gus Dur, pertumbuhan konsumsi pemerintah bertumbuh dari 0,69 persen di tahun 1999, menjadi 6,49 persen di tahun 2000 dan 8,98 persen di tahun 2001.

Akibat strategi growth story di era Gus Dur ekspor Indonesia meningkat sebesar 60 persen, dari Rp 390 triliun di tahun 1999 ke Rp 624 triliun di tahun 2001. Meningkatkan porsi ekspor terhadap PDB dari 35 persen (1999) ke 43 persen (2001). Neraca perdagangan selalu surplus selama era ini: Rp 76 triliun (1999), Rp 119 triliun (2000), dan Rp120 triliun (2001), di tengah impor yang juga mengalami peningkatan hampir 60 persen pada periode yang sama.

Pada era Gus Dur, sektor properti dibangkitkan dari kehancurannya pasca krisis 1998. Sektor properti, yang disebut sebagai kepala naga karena merupakan indikator utama kebangkitan perekonomian di banyak negara, mendapatkan program restruktrurisasi utang sehingga mampu kembali bangkit dan mengajak bangkit pula lebih dari 200 jenis industri bersamanya.

Kemudian, tim ekonomi Gus Dur piawai dalam melakukan optimum debt management. Contohnya seperti teknik debt to nature swap, yang menukar utang kita dengan kewajiban pelestarian hutan, dilakukan pada masa ini. Karena piawai bernegosiasi untuk utangnya, negara seperti Kuwait sampai membangunkan proyek jembatan layang Pasopati di Bandung secara cuma-cuma bagi Indonesia. Pada era Gus Dur ini juga Indonesia berhasil mendapatkan berbagai dana hibah yang besar nilainya. Sehingga pada akhir masa pemerintahannya utang Indonesia bukannya bertambah, namun malah berkurang.

Tim ekonomi Gus Dur juga dinilai sukses menjaga harga beras stabil di level rendah sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat bawah perkotaan terus terjaga. Kesejahteraan petani di pedesaan juga terjaga karena Bulog melakukan pembelian gabah, bukan membeli beras. Inilah alasan mengapa ketimpangan pendapatan paling rendah di era ini.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here