MATARAM – Hingga saat ini, Bank Indonesia (BI) sudah mengucurkan dana pembiayaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga Rp 24,2 miliar. BI telah mengembangkan 169 klaster yang meliputi 20 komoditas ketahanan pangan dan lainnya di 44 Kantor Perwakilan BI di seluruh Indonesia.

Sebagai program pengendalian inflasi, pengembangan UMKM oleh BI melakukan pengembangan klaster – sekelompok UMKM yang beroperasi pada sektor/sub sektor yang sama. Pengembangan klaster fokus pada komoditas penyumbang inflasi. Intervensi yang dilakukan BI adalah mulai dari hulu yaitu produksi/budi daya, pengelolaan/pengolahan, dan pasar di hilirnya.

Sesuai mandat BI berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004 dan UU No.6 tahun 2009 Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (inflasi dan nilai tukar).

Menurut Direktur Pengembangan UMKM BI Yunita Resmi Sari, kalau UMKM berkwalitas maka otomatis juga keuangan berkwalitas. ”Kami ingin UMKM terus tumbuh. Ini tugas BI,” katanya, sewaktu berbicara pada Pelatihan Wartawan Daerah, Selasa 21 November 2017. Sebab selama ini peran UMKM di Indonesia lebih kecil di banding negara lain.

Rata-rata pembiayaan UMKM oleh bank di Asia memiliki rasio 11,6 persen terhadap GDP dan 18,7 persen terhadap total pembiayaan. Dibandingkan dengan negara di Asia, penyaluran kredit UMKM Indonesia tergolong rendah (7,1 persen terhadap GDP). Pembiayaan kepada UMKM masih belum menjadi target utama dalam penyaluran kredit perbankan di kebanyakan negara Asia (misalnya Kamboja, Malaysia, Indonesia) karena tingkat risiko yang tinggi.

Kredit macet (NPL – non performing loan) UMKM Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan negara Asia lainnya, misalnya Thailand dan Cambodia. ”Karena itu perlu upaya khusus untuk mendorong intermediasi perbankan kepada UMKM,” ujar Yunita.

Sebenarnya, menurutnya, kontribusi usaha terhadap PDB didominasi oleh UMKM (57,6 persen), 99,9 persen unit bisnis merupakan UMKM dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja Indonesia. Berbagai kajian menunjukkan bahwa permodalan menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan UMKM

Untuk mendukung UMKM, beberapa inovasi dari klaster lima komoditas penyumbang inflasi volatile food, mulai dari bawang putih, sapi, bawang merah, cabai merah dan padi. Klaster binaan BI memanfaatkan lahan seluas 6.298 Ha, menyerap 29.250 tenaga kerja dan total pembiayaan sebesar Rp24,2 miliar.

Tugas utama BI melakukan pengembangan UMKM ini berlangsung sejak sekitar lebih 20 tahun terakhir ini. Strategi pengembangan UMKM mendukung tugas utama BI adalah demi terwujudnya pengembangan UMKM yang mendukung pencapaian kebijakan utama BI.

Ada kebijakan makroprudensial yang terdiri dari dua pilar. Yaitu pertama UMKM mendukung stabilitas nilai Rupiah antara lain berupa pengendalian inflasi volatile food (klaster) dan diversifikasi dan pengembangan ekonomi produktif (UMKM Unggulan).

Pilar kedua, UMKM yang berkualitas dan terjaga keberlangsungan usahanya (sustain) terdiri dari pertama ekosistem UMKM yang berkualitas dan kedua pengembangan kapasitas kewirausahaan UMKM, regulasi pembiayaan dan asesmen keuanganUMKM.

Adapun kebijakan sistem pembayaran meliputi penggunaan transaksi elektronik yang terdiri dari pilar penguatan fasilitasi transaksi elektronik UMKM antara lain fasilitasi pemasaran online serta fasilitasi dan penyusunan model bisnis elektronifikasi transaksi keuangan UMKM. Kemudian mengenaai kerjasama, komitmen, partisipasi sebagai pilar keempat yaitu penguatan kerjasama kelembagaan. Baik koordinasi dan kerjasama internal-eksternal maupun penguatan komitmen nasional dalam pengembangan UMKM.

Melalui Kantor Perwakilan BI Nusa Tenggara Barat (NTB), di Desa Lendang Nangka Kabupaten Lombok Timur,.BI membangun rumah pembibitan dan pengembangan bibit-bibit organik khususnya tanaman hortikultura. Luasnya 200 meter persegi antara lain untuk cabai, tomat dan sayur-sayuran.

Rumah pembibitan tersebut diharapkan mampu mendukung konsep total organik yang diterapkan dalam pengembangan klaster cabai di Desa Lendang Nangka, mulai dari hulu hingga hilir. Untuk keperluan pembangunan Screen House dan Green House, Cultivator (mesin pengolah tanah) dan motor gerobak Rp270 juta melalui Program Sosial BI.

Menurut Kepala Perwakilan BI NTB Prijono, tidak hanya sebatas menanam cabai, konsep pengembangan klaster cabai BI tersebut menganut prinsip Halalan Toyiban. Seluruh proses penanaman cabai mulai dari pembibitan hingga penanaman dilakukan dengan konsep total organik. ”Diharapkan produk cabai yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan sehat untuk dikonsumsi,” kata Prijono sewaktu meresmikannya, Senin 16 Oktober 2017 lalu.

Kemudian, Selasa 14 November 2017 siang-sore hari, peresmian sarana pengolahan limbah ternak dilakukan di Dusun Karang Kendal, Desa Genggelang Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan peresmian BI Corner dilakukan di Pondok Pesantren Selaparang, Kediri – Lombok Barat.

Sebagai kontribusi nyata BI, sebagai wujud perhatian terhadap sektor peternakan, Kelompok Ngiring Datu (KND) dibantu satu kandang bersama yang mampu menampung 250 ekor sapi yang setiap ekor sapi menghasilkan kulit rata-rata beratnya 15 kilogram. Di Lombok Utara sesuai data Badan Pusat Statistik 2013 terdapat 53.718 ekor sapi. Namun saat ini kelompok baru bisa membeli kulit sapi dari tempat pemotongan. Kalau untuk potensi sangat besar dimana sesuai info pengrajin kerupuk kulit di Seganteng Mataram, yang bersangkutan setiap hari mengolah 100 kilogram kulit sapi untuk dijadikan kerupuk.

Sebelumnya, BI NTB melaksanakan pelatihan pengolahan produk turunan ternak, pada tanggal 19 – 20 September 2017. Bertempat di Dusun Karang Kendal, Desa Genggelang Kabupaten Lombok Utara, kegiatan pelatihan tersebut dihadiri puluhan peternak dari KND dan Kelompok Wanita Tani (KWT) dari dusun setempat. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pemberian bantuan sarana pengolahan limbah ternak (biodigester) pada awal September lalu.

Selama dua hari, Senin – Selasa 20-21 November 2017 lalu, sebanyak 580 orang wartawan daerah dari berbagai media cetak, elektronik dan online se Indonesia berkumpul di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. Ini adalah kegiatan BIdalam rangka mengkomunikasikan kebijakan termasuk dalam mengendalikan ekspektasi inflasi. Temanya Pengendalian Inflasi Daerah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman menyebutkan memandang penting untuk meningkatkan pemahaman wartawan media massa secara ruti. ”Terutama terhadap fungsi bank sentral,” katanya seraya merinci tentang kebijakan moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan.

Adapun nara sumber yang dihadirkan adalah Asisten Gubernur BI Dyah Nastiti, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan / Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat Iskandar Simorangkir, Ekonom PT Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih, Dirketur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Yoga Affandi, Pemerhati Kebijakan Publik Agus Pambagio, Kepala Grup Pengelolaan Program Elektronifikasi, Keuangan Inklusif dan Perizinan Pungky P. Wibowo, dan Direktur Pengembangan UMKM BI Yunita Resmi Sari.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here