MATARAM – Di Lombok Barat sudah ada 11 Kampung Keluarga Berencana agar dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga. Masyarakat diberikan pemahaman agar menyadari pentingnya kualitas hidup tanpa harus memiliki banyak anak.

Melalui program Pemerintah Lombok Barat Gamaq (Gerakan Anti Merarik Kodeq atau Gerakan Anti Menikah Usia Dini). disuarakan agar masyarakat paham dan sadar kalau menikah muda akan banyak mudaratnya. Umur anak perempuan boleh menikah di atas 20 tahun sedangkan laki-laki lebih dari itu sesuai surat edaran Bupati Lombok Barat.

Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat Khairatun Fauzan Khalid, Gamaq memiliki tiga hal penting yaitu melakukan pendewasaan usia pernikahan, kemudian mengatur kelahiran dan selanjutnya bagaimana kuatkan ekonomi keluarga. ”Kita berikan pemahaman kepada masyarakat,” katanya, sewaktu meresmikan Kampung KB di Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kamis 12 Oktober 2017.

Kepala Desa Kuripan Selatan Zulkarnaen menyambut positif program pemerintah ini. Dirinya mengaku, di tahun 90an desanya telah mampu mesukseskan program KB. Untuk itu ia bertekad mengembalikan kejayaan desanya itu. “Insya Allah di APBDes tahun depan kami gelar penyuluhan untuk 400 orang petani dan penyuluhan lainnya,” ujarnya.

Pembentukan Kampung KB ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar manfaat Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, dan wilayah nelayan. Pencanangannya sendiri dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Januari 2016 lalu.

Pada hari yang sama Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid juga didatangi Bupati Kebumen Jawa Tengah M Yahya Fuad untuk melakukan studi penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas.

Yahya Fuad memuji konsep penerapan PPK-BLUD Pukesmas di Lombok Barat yang dinilai berhasil menerapkan sistem berbasis e-Pustu, e-Posyandu dan e-Pukesmas. Di Kebumen ada 35 pukesmas namun Pola Pengelolaan Keuangan di BLUD masing-masing Pukesmas belum 100 persen.

Menurut Fauzan Khalid, Kabupaten Lombok Barat memiliki 17 Pukesmas dan rencananya di tahun 2018 akan ditambah dua pukesmas lagi. Dari 17 Pukesmas yang beroperasi semuanya sudah menerapkan PPK-BLUD. “Setelah diterapkan, perbedaannya menjadi jauh lebih baik, lebih bagus, lebih produktif,” ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Rachman Sahnan Putra memaparkan dalam kesempatan itu juga memberikan pemaparan. Diantaranya, beberapa hal sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait dengan penerapan PPK-BLUD pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan UU No. 44/2009 (Pasal 7 dan Pasal 20) Rumah Sakit milik pemerintah/pemda dikelola dengan menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan peraturan per UU.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here