MATARAM – Paradigma penanggulangan bencana saat ini mulai menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, Badan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar workshop pembuatan dokumen Rencana Kontijensi (rekon) protap penanganan darurat bencana serta skenario operasi darurat bencana, di Ballroom Hotel Puri Indah, Selasa 10 Oktober 2017.

Agus Sardianso dari BNPB menyebutkan bahwa penyusunan renkon ini merupakan proses untuk menentukan prosedur operasional dalam merespon kejadian khusus dengan memaksimalkan sumberdaya dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah terdampak dalam merespon secara tepat waktu, efektif, dan sesuai prosedur.

Agus menjelaskan penyusunan renkon ini dapat meminimalisasi dampak ketidakpastian, dengan melakukan pengembangan skenario dan proyeksi kebutuhan saat keadaan darurat yang harus dipahami dan disepakati oleh seluruh stakeholder yang ada. “Misalnya nanti kalau ada bencana banjir, kita sudah bisa memastikan, poskonya dimana, pos lapangannya dimana, kemudian jalur evakuasinya dimana, tempat pengungsiannya dimana, serta kita sudah tahu siapa, berbuat apa. ‘’Serta dengan sumber daya apa yang kita siapkan jika terjadi bencana,’’ katanya.

Sekretaris Daerah Lobar Moh Taufiq mengatakan sangat berterimakasih kepada BNPB telah memilih Lobar dalam menyusun dokumen rencana kontijensi bencana. ‘’Ini perlu dilakukan karena kalau dilihat dari geografis wilayah Lobar rentan dengan terjadinya bencana,’’ ujarnya.

Rencana kontijensi ini sangat perlu dibuat, karenan nantinya akan melibatkan banyak sektor, dari instansi vertikal maupun dari organisasi pemerintah daerah (OPD) serta organisasi masyarakat lainnya. ‘’Karena kita tahu bencana ini tidak bisa dibebankan kepada satu OPD saja” ucapnya.

Taufiq meminta BPBD Lobar mampu berinovasi, entah itu dengan aplikasi terbaru yang bisa mendeteksi akan terjadinya bencana secepat mungkin, agar masyarkat bisa mengevakuasi dirinya.

Ia berharap kegiatan tersebut bukan acara seremonial saja, tetapi mampu menghasilkan rencana kontijensi, kemudian bisa menentukan protap darurat bencana serta skenario operasi darurat bencana.

Selain itu Kepala BPBD Lobar Najib berharap hasil dari dokumen rekon ini nantinya dapat di tindak lanjuti sebagai peraturan bupati (perbup).

Hadir dalam acara workshop itu, dari berbagai instansi vertikal seperti Polri, TNI, Basarnas, serta BMKG, dan dari OPD Lobar yang terkait serta dari Bank NTB.(*/sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here