MATARAM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat (KPw BI NTB) melakukan penertiban tahap II money changer atau pedagang valuta asing (valas) tidak berizin di pulau Lombok. Sebanyak 41 pedagang valas didapati melakukan perdagangan ilegal Lokasi kegiatan usaha penukaran valas bukan bank (KUPVA BB) disegel sebagai tindak penertibannya.

Kepala KPw BI NTB Prijono menjelaskan tindak penertiban yang dilakukan selama pekan terakhir September 2017 tersebut di wilayah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. ”Sticker penertiban yang dipasang tersebut tidak boleh dirusak, dilepas, atau dipindahkan. Diancam pidana pasa 232 KUHP,” kata Prijono, Selasa 3 Oktober 2017.

Penyegelan diberlakukan hingga para pedagang valas tersebut memenuhi perizinan usaha yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Sebelumnya, awal Mei 2017 lalu BI NTB sudah melakukan tindakan penertiban 34 money changer illegal. Kesemuanya ditutup dengan pemasangan stiker. Waktu itu ada 40 yang tidak berizin. Tapi dua tidak buka dan empat sudah proses perizinan. Waktu itu, ada 12 pedagang valas berizin yang sembilan kantor pusat di NTB sedangkan tiga diluar NTB dengan jaringan kantor berjumlah 16 (Kantor Pusat dan Kantor Cabang)..

Tindak penertiban pedagang valas tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB). Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA BB atau dikenal dengan istilah “money changer”, bekerjasama dengan KepolisianDaerah (Polda) NTB, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Dinas Tenaga Kejra dan Penanaman Modal danPerizinanTerpadu SatuPintuKabupaten Lombok Utara, Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.

Sebelum melakukan penertiban terhadap pelaku money changer tidak berizin tersebut, Bank Indonesia telah melakukan upaya persuasif secara masif melalui himbauan untuk mengajukan izin ke Bank Indonesia. Antara lain melalui sosialisasi maupun mendatangi lokasi usaha dan meminta pihak-pihak dimaksud untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menghentikan kegiatan usahanya dan segera mengajukan izin kepada Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan publikasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan awareness terhadap pelakumoney changertidak berizin. Selanjutnya, Bank Indonesia menghimbau agar pelaku money changer tidak berizin lainnya segera menghentikan kegiatan usahanya dan mengajukan izin ke Bank Indonesia. ”Perlu kami tekankan kembali pengurusan izin di BI tanpa dipungut biaya apapun,” ujarnya.

Kegiatan penertiban akan dilakukan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, dan Bank Indonesia bersama Kepolisian akan terus melakukan evaluasi atas kegiatan penertiban yang telah dan akan dilakukan. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau kegiatan money changertidak berizin. Bank Indonesia juga akan melanjutkan ke proses hukum apabila terdapat money changer yang terbukti melakukan tindak kejahatan.

Kepada masyarakat dihimbau untuk selalu menggunakan money changer atau KUPVA BB yang telah memperoleh izin Bank Indonesia, yang ditandai dengan adanya Sertifikat, Logo dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia. Apabila menemukan pihak-pihak yang diduga melakukan money changer tanpa izin, masyarakat diminta menginformasikan ke kantor Bank Indonesia terdekat atau melalui call center BI 131. Kepada penyelenggara money changer berizin diingatkan kembali untuk tidak bekerjasama dan bertransaksi dengan pelaku money changer yang tidak berizin. Bank Indonesia akan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan dimaksud.

Selanjutnya, dihimbau agar money changermaupun masyarakat berhati-hati apabila terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan kegiatan penertiban dengan mengatasnamakan Bank Indonesia. Terhadap hal ini, Bank Indonesia akan menindak tegas para pelaku tersebut melalui upaya hukum bekerjasama dengan pihak Kepolisian. Untuk mengetahui keabsahan/legalitas petugas yang melakukan penertiban, masyarakat maupun penyelenggara dapat menghubungi Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran 2, Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, dengan nomor telepon 0813-10166-123 / 0813-10166-456 / 0813-10166-789.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here