MATARAM – Selama tahun 2016, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 65,41 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capaiannya sebesar 65,08. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi di NTB tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”.

Capaian IDI Nusa Tenggara Barat dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 58,12. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2016 yaitu sebesar 65,41.

Kepala Badan Pusat Statistik NTB Endang Triwahyuningsih mengatakan fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di NTB. Menurutnya, IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based). ‘’Sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi,’’ katanya.

Secara nasional, terdapat empat provinsi yang berkategori “baik”. Posisi pertama ditempati oleh DI Yogyakarta yang naik dari 83,19 pada 2015 menjadi 85,58 pada 2016. Tiga provinsi lainnya adalah Kepulauan Bangka-Belitung naik dari 72,31 pada 2015 menjadi 83,00 pada 2016, Nusa Tenggara Timur naik dari 78,47 pada 2015 menjadi 82,49 pada 2016, dan Sumatera Selatan yang naik dari 79,81 pada 2015 menjadi 80,95 pada 2016 (lihat Tabel 3). Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat berada dalam kategori “sedang”. ‘’Meskipun demikian, nilai IDI Provinsi NTB termasuk di antara 19 provinsi yang mengalami kenaikan,’’ ujarnya.

Dari 34 provinsi, masih ada sebanyak 15 provinsi yang mengalami penurunan. Provinsi yang mengalami penurunan IDI terbesar adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 14,47 poin dari 85,32 pada 2015 menjadi 70,85 pada 2016. Provinsi lainnya yang juga menurun cukup tajam adalah Provinsi Sumatera Barat yang turun 13,05 poin dari 67,46 pada 2015 menjadi 54,41 pada 2016. Penurunan ini menyebabkan Sumatera Barat menjadi satu-satunya provinsi pada tahun 2016 yang masuk dalam kategori “buruk”.

Dikatakan Endang Triwahyuningsih, angka IDI 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 65,06; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 62,08; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 71,13.

Pada tahun 2016, dua aspek IDI mengalami kenaikan dan satu aspek IDI mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Meskipun capaiannya masih menjadi yang tertinggi di antara aspek lainnya, Aspek Lembaga Demokrasi merupakan aspek IDI yang mengalami penurunan. Dua aspek yang mengalami kenaikan yaitu Aspek Kebebasan Sipil dan Aspek Hak-Hak Politik.

Indeks Aspek Lembaga Demokrasi tahun 2016 mengalami penurunan 17,23 poin dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, nilai indeks aspek Hak-Hak Politik dan Kebebasan Sipil masing-masing mengalami kenaikan sebesar 0,97 poin dan 13,47 poin.

Pada tahun 2016 terdapat tiga variabel yang mengalami penurunan indeks dan empat variabel yang mengalami peningkatan. Tiga variabel yang mengalami penurunan adalah Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, Variabel Peran DPRD dan Variabel Peran Peradilan Yang Independen. Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah mengalami penurunan paling tajam yaitu sebesar 52,47 poin, dari 78,64 pada 2015 menjadi 26,17 pada 2016. Di urutan kedua adalah Variabel Peran DPRD yang mengalami penurunan 12,57 poin, dari 65,51 pada 2015 menjadi 52,94 pada 2016. Terakhir Variabel Peran Peradilan Yang Independen mengalami penurunan 12,50 poin, dari 100,00 pada 2015 menjadi 87,50 pada 2016.

Adapun 4 variabel yang mengalami peningkatan adalah Variabel Kebebasan Berkeyakinan, variabel Peran Kebebasan Berpendapat, Variabel Hak Memilih dan Dipilih dan Variabel Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Yang pertama, Variabel Kebebasan Berkeyakinan mengalami peningkatan secara bermakna sebesar 22,79 poin, dari 21,80 pada 2015 menjadi 44,59 pada 2016. Kedua adalah variabel Peran Kebebasan Berpendapat yang meningkat sebesar 1,40 poin dari 70,83 pada 2015 menjadi 72,23 pada 2016. Ketiga, adalah Variabel Hak Memilih dan Dipilih yang meningkat sebesar 1,93 poin dari 72,24 pada 2015 menjadi 74,17 pada 2016. Terakhir, Variabel Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan yang meningkat sebesar 2,02 poin dari 47,98 pada 2015 menjadi 50,00 pada 2016.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here