MATARAM – Berkembangnya angkutan berbasis aplikasi on line dirasakan mengancam kelayakan hidup usaha angkutan darat antara lain taksi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Usaha angkutan yang perizinan legal tersebut dirasakan semakin menyusut jumlahnya.

Di Jakarta saja, semula ada 35 perusahaan yang jumlah armadanya sebanyak 27 ribu unit kendaraan taksi tersisa lima perusahaan yang jumlah armadanya tidak lebih dari 11 ribu unit.

Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono bersama Ketua Angkutan Penumpang DPP Organda Kurnia Lesani Adnan, Ketua Unit Taksi DPD Organda DKI Jakarta Maurits Siburian yang juga Direktur PT Sri Medali dan Wakil Sekjen DPP Organda, salah satu Ketua DPP Organda Teddy Rusly mengemukakannya, Selasa 1 Agustus 2017 malam. Mereka ditemui di Hotel Lombok Raya – lokasi bakal berlangsungnya Musyawarah Kerja Nasional mulai Rabu 2 Agustus 2017 sore.

Menurut Ateng Aryono, usaha para anggota Organda telah menjadi semakin terganggu adanya taksi berbasis aplikasi online tersebut. Semula kebijakan bebas kendaraan sepeda motor sangat merugikan angkutan pedesaan dan perkotaan. ‘’Akhirnya semakin kolaps adanya taksi aplikasi ini,’’ katanya menyebut angkutan berbasis on line tersebut.

Ia menyebut angkutan kota di Surabaya yang semula ada 55 jalur di dalam kota. Tetapi kini tersisa 40 jalur dan itupun jumlah armadanya berkurang sehingga tidak ada kepastiannya layanannya.

Ateng Aryono juga mengatakan perhitungan bisnis usaha taksi on line tersebut tidak logis. Kalau taksi konvensional berizin tariff resminya Rp 3.700 per kilometer sebaliknya taksi online hanya Rp 2.300 per kilometer. ‘’Ini karena adanya subsidi aplikasi. Dari mana layak usaha kalau tidak disubsidi,’’ ucapnya.

Maurits Siburian menyebutkan berkurangnya jumlah perusahaan taksi karena jumlah armada taksi yang dimiliki anggotanya sudah semakin habis. ‘’Ada yang hanya memiliki 5-10 unit saja yang bisa operasional,’’ katanya.

Kurnia Lesani Adnan mengatakan perkembangan taksi on line tidak terkontrol. Semestinya pemerintah bisa melakukan proteksi melalui system peralihan. ‘’Mass Transport harus diperhatikan. On line tidak terkontrol. Yang berlisensi tidak tumbuh sebaliknya yang tidak berlisensi semakin berkembang,’’ ujar Kurnia Lesani Adnan.

Karenanya, mereka minta pemerintah hadir dalam menghadapi kondisi angkutan sekarang ini. ‘’Kami perlu kehadiran otoritas. Kami mengetuk hati Presiden yang bicara konektivitas. Kalau situasinya tidak membaik, bisa chaos,’’ kata Ateng Aryono. Disebutnya dugaan kondisi ini merupakan sebagai proxy war.

Selain itu, para pengurus DPP Organda juga mempertanyakan kebijakan semakin dipinggirkannya lokasi terminas bus antar kota. Padahal, lokasi jauh di pinggir kota ini menyulitkan transportasi pengguna angkutan. ‘’Bisa kok hanya tersedia 11 tempat parkir tetapi mampu digunakan banyak kendaraan secara bergantian yang datang,’’ ujar Ateng Aryono.

Ia pun mempertanyakan politik angkutan yang dijalankan oleh pengambil kebijakan. Tidak tepat sebagai jalan keluarnya kalau diberikannya izin taksi online itu untuk mengatasi penyerapan tenaga kerja. ‘’Kami tidak minta neko-neko. Berlakukan law enforcement,’’ ucapnya.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here