MATARAM – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli di Nusa Tenggara Barat (Saber Pungli NTB) dibentuk, bukan untuk mencari-cari kesalahan para aparatur pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan layanan publik. Tetapi lebih kepada penegakan hukum untuk nencegah terjadinya tindakan pungutan liar dalam proses pelayanan publik, sekaligus menciptakan lingkugan birokrasi yang bersih dan bebas dari pratek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisne.

Menurut Wakil Gubernur NTB) Muhammad Amin, Tim Saber Pungli di NTB telah menangani 20 kasus. Dari jumlah tersebut, sebagian ditangani oleh aparat penegak hukum yang diproses secara justisi. β€˜β€™Dan ada juga tindakan administratif yakni dengan pembenahan administrasi dan pelayanan,’’ katanya.

Ia mengemukakannya sewaktu berbicara Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Mataram, Kamis 20 Juli 2017. Dikatakannya, penindakan 20 kasus pungli tersebut merupakan komitmen sebagai wujud keseriusan pemerintah Provinsi NTB dalam hal pemberantasan korupsi seperti pungli di lingkup pemerintah provinsi NTB.

Muhammad Amin mengajak seluruh jajarannya untuk meneguhkan komitmen bersama guna mentaati dan menegakkan peraturan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan pungutan liar di lingkup pemerintahan, terutama istansi-instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Dalam mewujudkan pelayanan yang bersih, ia meminta semua pihak untuk bersinergi dalam penegakan hukum dan mencegah terjadi pungutan liar di lingkungan instansi masing masing.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here