MATARAM – Bangsa yang kuat terbentuk dari keluarga yang kuat dan bahagia. Tidak akan ada artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak dibarengi dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Kualitas keluarga turut ditentukan oleh kondisi perekonomian keluarga. Keluarga yang sejahtera akan melahirkan anak- anak yang kuat dan berkualitas.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Amin mengatakannya sewaktu bertemu tim Komisi III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dipimpin Pdt Charles Simarmare dalam rangka menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga, Selasa 20 Juni 2017.

Melalui keterangan pers yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi NTB, Muhammad Amin mengatakan pentingnya peran keluarga bagi kemajuan bangsa dan negara. ”Pentingnya peran keluarga dalam mencetak generasi penerus bangsa,” katanya.

Dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga sebagai pondasi dalam pembangunan Muhammad Amin mengatakan berbagai upaya dan inovasi yang telah dilaksanakan pemerintah provinsi NTB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diterangkannya target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 sebesar 5,4-6,1 persen. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di kawasan Nusa Tenggara diharapkan mencapai 6,22 persen. Khusus untuk NTB, diharapkan mencapai 6,68 persen. ”Optimis target tersebut dapat dicapai.

Di NTB sendiri, lanjut Wagub, keberhasilan ekonomi produktif diukur melalui sejauh mana ekonomi itu dapat menyerap pelaku dan dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jika dilihat dari rasio gini, NTB berada pada angka 0,365, lebih rendah dari pada angka nasional. ”Ini berarti,semakin kecil kesenjangan, semakin banyak masyarakat NTB yang bisa menikmati hasil,” ujarnya.

Kemudian ia menyebutkan bahwa pada era otonomi daerah ini, salah satu problem yang dirasakan di daerah Nusa Tenggara Barat adalah seringkali terjadinya diskresi kepada daerah dalam penerapan kebijakan. Untuk itu pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, agar segala aturan,program maupun kebijakan pusat dapat berjalan optimal.

DPD RI berharap dapat memperoleh informasi mengenai permasalahan sosial yang ada di NTB yang mempengaruhi ketahanan keluarga, upaya untuk membina ketahanan keluarga termasuk usulan materi yang akan menjadi pasal RUU Ketahanan Keluarga.

Wakil Ketua Komisi III DPD RI , Pdt Charles Simarmare menyebutkan urgensi kebutuhan akan hukum yang secara komprehensif mengatur permasalahan ketahanan keluarga. ”Hingga kini belum ada undang -undang yang secara khusus mengatur tentang ketahanan keluarga,” ucapnya.

UU Nomor 52 Tahun 2005 yang ada, dinilai belum secara detail mengatur permasalahan ketahanan keluarga. Untuk itu DPD RI berinisiatif menyusun RUU yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi upaya preventif dan represif menangani persoalan sosial yang berangkat dari keluarga. ” Kami harap dapat memperoleh bahan untuk menyusun rancangan undang-undang inisiatif DPD, ”katanya.

Keluarga menurutnya, adalah sekolah yang menjadi pondasi pertama bagi anak. Kepribadian, karakter dan kemampuan sosial terbentuk dalam keluarga. Keharmonisan hubungan anak dan orang tua dalam keluarga disebut memiliki andil bagi timbulnya permasalahan sosial.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here