MATARAM – Porsi aset bank umum syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap bank umum syariah nasional masih relatif kecil, sebesar 0,76 persen. Porsi Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan bank umum syariah di Provinsi NTB terhadap bank umum syariah nasional juga masih relatif kecil, masing-masing sebesar 0,51 persen dan 0,94 persen.

Sedangkan kualitas pembiayaan mengalami peningkatan, dimana rasio non performing financing (NPF – kredit bermasalah) menunjukkan tren penurunan tingkat literasi keuangan di Provinsi NTB berdasarkan survey yang dilakukan OJK pada tahun 2016 sebesar 22 persen (posisi ke 2 terendah dari seluruh provinsi), dan tingkat inklusi keuangan sebesar 63,27 persen (lebih rendah dari nasional 67,82 persen

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB Prijono mengemukakan dalam Rembuk Republik yang bertajuk “Daya Dukung Sektor Keuangan Syariah dalam Mengembangkan Ekonomi Regional” yang berlangsung di Ballroom Islamic Center NTB, Kamis 15 Juni 2017. ”Tingkat pemahaman masyarakat pada perbankan syariah masih perlu ditingkatkan,” katanya.

Diperlukan upaya untuk memberikan layanan perbankan syariah tanpa datang ke bank yang dapat menjangkau ke pelosok daerah dengan pemanfaatan teknologi. Kondisi geografis di Provinsi NTB yang membutuhkan upaya untuk menjangkau daerah tertentu dengan infrastruktur jalan dan jaringan telepon yang belum sepenuhnya baik,”.

Menurutnya, diperlukan upaya oleh perbankan syariah untuk mewujudkan harapan bahwa bank syariah lebih dari sekedar bank (beyond banking) yang memiliki kelebihan dari sisi keberagaman produk, skema keuangan lebih variatif, penempatan dana lebih selektif, kompetensi SDM yang dimiliki multidimensi. Dukungan pemerintah daerah diperlukan dengan melakukan transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah melalui perbankan, khususnya perbankan syariah. ”Sosialisasi dan komunikasi secara insentif kepada masyarakat diperlukan? untuk menumbuhkembangkan awareness dan meningkatkan penggunaan layanan bank syariah,” ucapnya.

Sedangkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi, sewaktu membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa transaksi keuangan sejatinya telah tercantum dalam kitab suci Al Qur’an. Bahkan ayat yang menyebutkan persoalan transaksi keuangan ini adalah ayat yang paling panjang, melebihi panjangnya ayat perintah untuk sholat dan zakat sekalipun.

Dalam Al Qur,an, ayat terpendek ada pada QS Arrahman ayat 64, yakni Mudhaammataan yang merupakan salah satu sifat dari dua surga yang telah disiapkan Allah SWT bagi orang yang betul-betul menghormati dan memuliakan keagungan Allah SWT. Sedangkan yang paling panjang ada pada QA Albaqarah ayat 282, yang berbicara tentang transaksi keuangan,” sebut TGB (Tuan Guru Bajang), sapaan akrabnya.

Jadi kalau kita menggunakan pemahaman sederhana saja, maka jelas transaksi keuangan itu sangat penting betul, sehingga Allah SWT menguraikan dalam Al Qur’an dalam satu ayat yang panjang,” kata Zainul Majdi yang dijuluki Tuan Guru Bajang (TGB) karena usianya yang masih muda.

TGB menambahkan, ayat-ayat yang berbicara soal transaksi keuangan, yaitu tentang hubungan muamalah yang melibatkan hak dan kewajiban. Dimana disitu ada proses pertukaran, ada transaksi keuangan, atau barang dan jasa, yang rata-rata dijelaskan lebih oleh Allah SWT.

Transaksi keuangan itu menjadi bagian penting dalam ajaran Al Qur’an. Sehingga salah satu doa Rasulullah untuk dihindari adalah dominasi hutang, melakukan transaksi keuangan dengan tidak bijak, dikembangkan satu sistem keuangan yang eksploitatif, dimana mungkin satu dan sebagian pihak diluar kemampuan terjerat dalam sistem itu, sehingga pada titik tertentu ada masyarakat yang sulit berkembang. “Ekonomi yang karena terjerat sistem yang sangat eksloitatif, akan membuka ruang kapital sangat besar bagi sekelompok orang, tetapi juga akan memiskinkan kelompok lain,” ujar TGB.

Menurutnya, hal itu tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena dalam transaksi keuangan yang diajarkan Islam itu tidak terdapat Ghoror, Maisyir, dan Riba. Kemudian mengedepankan sistem yang menjadikan kemanfaatan bersama bukan terpaksa tandatangan, tapi substansi dari transaksi keuangan menghadirkan kesejahteranan bagi semua.

Karena itu, keuangan syariah Insha Allah satu sisi ajaran Islam yang mengajarkan rahmat untuk seluruh umat manusia. ”Karena tidak hanya akan membuka ruang keadilan bagi umat Islam saja, tetapi juga keadilan seluruh umat manusia,” ucapnya.

Untuk Provinsi NTB sendiri, kesadaran bahwa sistem keuangan syariah ini baik, memberi kemanfaatan untuk semua, menghilangkan potensi eksploitasi. Hal ini yang menyebabkan NTB kemudian mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat perkembangan sistem keuangan syariah.

TGB menilai wacana atau diskusi tentang komparasi antara konvensional dan syariah seharusnya sudah selesai. Tahapan sekarang adalah menyiapkan fasilitas sebanyak mungkin bagi fasilitas keuangan syariah yang memungkinkan diakses masyarakat.

Karena tidak ada gunanya sistem syariah, kalau institusi atau lembaganya tidak ada. Tugas pengambil kebijakan adalah menciptakan dalam waktu secepat-cepatnya, dan sebanyak-banyaknya institusi keuangan syariah agar masyarakat dapat mengakses keuangan dengan mudah.

Itu sebabnya di NTB dengan landasan pemikiran, sampai pada satu keputusan untuk mengkonversi Bank NTB menjadi Bank Umum Syariah. ”Insha Allah awal tahun depan bisa beroperasi menjadi bank syariah kedua setelah Aceh,” kata TGB.

Kalau di Aceh, menurutnya, mungkin karena ada kekhususan. Namun untuk NTB, sistem keuangan syariah ini menjadi pilihan yang diambil dengan kesadaran penuh untuk mencoba melipatgandakan kapasitas keuangan syariah yang ada di NTB.

TGB beralasan, saat NTB dengan beberapa eksperimen dan kebijakan sejak dua tahun lalu menjadi pionir segmen wisata halal, ternyata membuka pariwisata bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. “Ketika adopsi satu kebijakan yang terinspirasikan nilai ketuhanan yang baik, ternyata bisa memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan sebelumnya,” ujarnya.

Kegiatan itu juga menghadirkan narasumber yang kompeten dibidang keuangan syariah. Diantaranya selain TGB, hadir juga Pengamat Ekonomi Syariah, A. Riawan Amin, Akademisi Wakil Dekan IPB, Firdaus, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB Prijono.(*/sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here