MATARAM – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Amin mengatakan bahwa saat ini bangsa Indonesia banyak menghadapi ujian dan potensi ancaman terhadap ketahanan berbangsa dan bernegara. Namun ancaman terbesar yang dihadapi adalah ancaman non militer.

Karenanya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk bisa mengelola perbedaan dan keanekaragaman keyakinan politik, agama, sosial budaya, suku, dengan baik.

Menurutnya, pertahanan nirmiliter bisa diwujudkan dengan upaya membangun NTB yang sejahtera, yakni masyarakat yang bahagia cerdas sehat dan memiliki semangat persatuan dan kemandirian. ”Itulah bentuk nyata dari upaya mewujudkan pertahanan nirmiliter yang tangguh, ” kata Muhammad Amin sewaktu berbicara di depan peserta Focus Group Discussion (FGD) Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter di Provinsi NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu 14 Juni 2017.

Ia menyampaikan keyakinannya bahwa dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, apapun persoalan dan ancaman bangsa itu, akan dapat dicegah dengan baik.

Disyukurinya bahwa saat ini stabilitas keamanan, politik dan ekonomi termasuk ketersediaan pangan khususnya di NTB bisa dikatakan dalam kondisi aman dan terkendali.

Ia menekankan perlunya menanamkan Pancasila sebagai ideologi di dalam hati warga negara Indonesia karena Pancasila merupakan pedoman hidup bernegara yang melindungi warga negaranya dari rasa takut dan menjamin kebebasan beribadah sesuai keyakinan yang dianutnya.

Direktur Komponen Pendukung Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Tristan Soemardjono mengungkapkan bahwa masalah pertahanan negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara, termasuk didalamnya peran pemerintah daerah. ”Pelaksanaan FGD ini dilatarbelakangi oleh adanya dinamika perubahan paradigma ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa di era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan tekhnologi dan ilmu pengetahuan.

Disebutnya meyakini bahwa ancaman yang semula bersifat konvensional yaitu ancaman militer saat ini lebih didominasi oleh ancaman yang bersifat non militer atau pun kolaborasi dari keduanya dan bersifat multidimensi. ”Baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum maupun ancaman berdimensi legislasi,” ujar Tristan Soemardjono.

Menurutnya, hal itu berdampak pada masalah pertahanan bisa menjadi sangat kompleks sehingga penanganannya tidak hanya bertumpu pada kementerian yang membidangi pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi.
SUPRIYANTHO KHAFID

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here