MATARAM – Landas pacu Bandar udara (Bandara) Sultan Muhammad Salahuddin Bima, yang saat ini memiliki panjang 1.660 meter akan diperpanjang menjadi 2.100 meter. Kepastian perpanjangan tersebut diperoleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Amin dari Bupati Bima Indah Damayanti Putri setelah mendengar paparan Kepala Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Taslim Badaruddin di Ruang VIP Bandara, Selasa 6 Juni 2017.

Perpanjangan landas pacu ini diperlukan mengingat kebutuhan layanan transportasi wisata dan masyarakat tiga wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Saat ini hanya bisa didarati pesawat ATR 600 – pesawat baling-baling – yang kapasitas angkutnya hanya 72 orang. Dulu sewaktu ada Merpati Nusantara Airlines, Bima merupakan bandara transit untuk penerbangan pesawat perintis ke Labuan Bajo, Ruteng, Waikabubak, Waingapu, Bajawa, Ende, Maumere dan Kupang di Nusa Tenggara Timur.

Seharinya, rata-rata 800 orang yang datang dan pergi sesuai rute penerbangan Garuda, Wings Air dan rencananya Nam Air – anak perusahaan Sriwijaya Air melayani rute Lombok – Bima, Denpasar – Bima dan Makassar – Bima. 16 Juni 2017 mendatang, Nam Air yang menggunakan Boing 737 seri 500 dibatasi muatannya hanya 90 orang.

Menindaklanjuti rencana perpanjangan tersebut, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin meminta segera melakukan langkah langkah strategis untuk perpanjangan tersebut, seperti penyelesaian pembebasan lahan, ketersediaan air bersih dan infrastruktur lainnya. “Segera dilakukan kajian, agar bandara ini bisa didarati pesawat-pesawat Boeing,” ujarnya.

Taslim Badaruddin mengatakan bahwa Bandara Sultan Muhammad Salahuddin yang masih dikelola Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memperoleh persetujuan perpanjangannya. ”Sebelumnya dijanjikan pembiayaannya oleh Presiden Joko Widodo sewaktu berkunjung tahun lalu,” katanya, Selasa 6 Juni 2017 sore.

Taslim menyebutkan pembiayaannya sekitar Rp 40 miliar bukan hanya untuk landas pacu saja tetapi juga pembenahan terminalnya. Biaya analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) ditanggung Pemerintah Provinsi NTB. Waktu itu, kata Taslim Badaruddin, dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo dana pembangunan untuk Bima sebesar Rp 300 miliar yang peruntukannya terdiri dari keperluan bandara Rp 200 miliar dan pembenahan aliran sungai Rp 100 miliar.

Taslim Badaruddin mengatakan perpanjangan landas pacu tersebut direncanakan akan bisa rampung pada tahun 2019. Sehingga pada tahun 2017 ini menurutnya, telah dilakukan beberapa kajian seperti reviews tata ruang bandara, standarisasi pagar sisi bandara dan penataan gedung bandara.
Ditargetkan pada tahun 2018, akan dilakukan pemenuhan kebutuhan air bersih, rekondisi saluran terbuka, pelebaran jalan akses, leveling apron, pembuatan helipad, pengadaan dan pemasangan lampu penerangan (sollar Cell).

Tahun 2019, akan dilakukan penimbunan area perpanjangan (setelah relokasi sungai oleh Pemda), pemagaran area perpanjangan, pembangunan gedung terminal tahap I dan pembangunan gedung administrasi.

Namun, Taslim menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi sejauh ini, yaitu pembebasan lahan dan keberadaan sungai pada daerah perpanjangan yang memotong ujung runway 13 (barat laut) bandara.

Terkait pembebasan lahan, Pemerintah Daerah Kota Bima telah menyediakan anggaran Rp 10 juta per are untuk keseluruhan area rencana perpanjangan. Namun, ahli waris menginginkan Rp 20 juta per are. Sehingga, saat ini terus berupaya melakukan komunikasi dengan masyarakat pemilik lahan, dengan tetap meminta arahan dan bantuan Pemerintah Provinsi NTB.

Sementara untuk sungai, sudah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bima tentang relokasi sungai, dan oleh Pem Kabupaten Bima sudah dilakukan pembebasan lahan. Tinggal menunggu pelaksanaan relokasi sungai yang direncanakan pada tahun 2017 dengan program BAWA yang merupakan kerjasama luar negeri.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here