MATARAM – Loka karya Forum Masyarakat Statistik yang berlangsung di Senggigi Lombok, menghasilkan rumusan bahwa arah kebijakan pembangunan ekonomi yang terfokus pada upaya mendorong upaya pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerataan membutuhkan sistem informasi yang berlandaskan sistem perstatistikan nasional yang kokoh dan dapat diandalkan.

Menurut ketua Panitia Loka Karya Peningkatan Kualitas Data dan Governansi Kebijakan Pembangunan Pusat – Daerah Prof Dr.D.S Priyarsono, untuk memperkuat sistem perstatistikan nasional, pemerintah perlu mengembangkan sisten informasi dan manajemen basis data yang terintegrasi untuk perencanaan pembangunan. ”Yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah,” katanya sebelum penutupan yang berlangsung di Hotel Aruna Senggigi, Kamis 18 Mei 2017 sore.

Untuk itu, dalam item ketiga disebut bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyediaan data yang dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi proses pembangunan perlu terus ditingkatkan.

Disebutkan selanjutnya baahwa upaya kerja sama tersebut secara konkrit oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) diwujudkan dalam prakarsa NTB Satu Data. Yakni Pemerintah Provinsi NTB bersama BPS membentuk wadah yang disebut Forum Data. NTB Satu Peta yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. ”Keberhasilan pembangunan dapat tercapai hanya jika ada komunikasi yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, hadir melakukan presentasi Deputi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Rosiaydi Sayuti, pendiri SMERU Research Institut Sudarno Sumarto dan pidato kunci Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin tentang Kebijakan Daerah Dalam Investasi dan Pembangunan Manusia. Sebelumnya, ikut berbicara Ketua Forum Masyarakat Statistik Prof Dr Bustanul Arifin dan Pembantu Rektor Bidang Akademis Universitas Mataram lalu Wira Sapta Karyadi

Secara terpisah, Deputi Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Adi Lumaksono mengakui BPS sering menerima komplin yang berhubungan dengan data kemiskinan. Bukan hanya sekedar data jumlah penduduk miskin padahal sudah dilakukan pendataan menggunakan by name by address. ”Data yang dipergunakan untuk intervensi kebijakan menggunakan data BPS,” ucapnya.

Menurutnya data kemiskinan itu bukan data yang statis ketika seseorang sekarang kaya bisa dalam sehari berubah menjadi miskin ketika suatu keluarga terkena musibah. ”Ketika mendapat bantuan karena miskin lalu dibelikan sepeda motor, dan sudah bekerja maka sudah pindah strategi,” ujarnya. Karena itu pada tahun 2015 melakukan pemutakhiran data. Agar dibenarkan bahwa mereka betul-betul miskin.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here