MATARAM – Tidak jauh berbeda dengan sambutan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rapat kerja nasional 2017 di Hotel Lombok Raya Mataram menghasilkan keputusan akan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri. Partai Demokrat ingin Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang cakap. Tetapi tahun 2017 ini belum saatnya karena setahun ke depan ini masih banyak agenda dan persoalan bangsa yang harus dikelola oleh bangsa dan negara.

Sebagaimana dikatakan SBY sewaktu pembukaan, rakyat akan sedih kalau elitnya sudah gaduh menghabiskan energi untuk perebutan kekuasaan 2019. ”Demokrat akan punya capres dan cawapres yang diusung. Nama yang dipersiapkan saat ini belum ada,” kata SBY waktu itu.

Adapun menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 dan pemilihan umum (pemilu) 2019, Partai Demokrat menargetkan memenangkan 35 persen dari pilkada 2018 dan 20 persen dari pemilu 2019.

Menurut Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari mengemukakannya dalam rilis yang diberikan Senin 8 Mei 2017 malam, keputusan tersebut dihasilkan oleh tiga komisi yaitu rapatkan barisan. ”Loyal dan dan kompak untuk konsolidasi,” ujar Imelda. Setelah itu juga menggerakkan mesin partai melalui aksi budaya olahraga dan sosial.

Dihadiri lebih dari 1.500 pengurus Partai Demokrat dari seluruh tanah air berdasarkan evaluasi internal Partai Demokrat, capaian partai pada Pilkada 2015 dan 2017 telah melampaui target. Pada Pilkada 2015, PD meraih 35 persen kemenangan dari 249 pilkada yang diikuti. Kemudian pada Pilkada 2017, PD menang 40 persen dari 94 Pilkada yang diikuti oleh Partai Demokrat. Padahal target kemenangan di Pilkada 2015 adalah 30 persen dan 35 persen di 2017.

Merujuk pada situasi sosial, politik, ekonomi, keamanan, hukum, dan keadilan saat ini, dalam pidato pembukaan rakernasnya, SBY juga menyampaikan pesan, harapan dan rekomendasi untuk bangsa Indonesia adalah persatuan, kerukunan dan kebhinnekaan. ”Agar jangan terlalu cepat memvonis pihak mana yang pro-NKRI dan anti kebhinekaan,” ucapnya.

Ia mengajak duduk bersama menghargai pihak-pihak yang ingin berbakti kepada bangsa dan negaranya, meskipun mereka saat ini sedang berada di luar kekuasaan. Sebaliknya yang berada di luar kekuasaan marilah bantu pemerintah untuk selesaikan persoalan. ”Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh,” katanya.

Menyinggung masalah demokrasi dan netralitas negara Salah satu nafas demokrasi adalah kebebasan, mari menjaga kebebasan itu dan jangan dimandulkan. Meskipun demikian, Partai Demokrat juga sepakat, kebebasan tidak boleh kebablasan tanpa etika, tanpa tanggung jawab. Menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Partai Demokrat sungguh berharap negara netral dan adil.

Soal penegakan hukum dan keadilan Partai Demokrat mendukung penegakan hukum yang adil, obyektif dan tidak tebang pilih. Partai Demokrat akan tetap konsisten dukung pemberantasan korupsi oleh KPK dan penegak hukum yang lain. Ada maupun tidak ada kader Demokrat yang terkena korupsi, Partai Demokrat tetap dukung pemberantasan korupsi. Maka Partai Demokrat menolak dan tidak setuju Hak Angket DPR tentang KPK. Itu berbahaya dan dapat menggangu kerja KPK. Banyak cara untuk awasi KPK. Karena KPK bisa saja salah, tapi kita bisa pilih cara lain untuk mengawasi KPK. Mencermati arah angket KPK, Partai Demokrat tidak bertanggung jawab atas konsuekuensi logisnya dan tidak ambil bagian dalam angket tersebut.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here