MATARAM – Pengaduan masyarakat kepada Ombudsman RI selama tiga tahun terakhir ini terus meningkat. Jika pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 6.678 pengaduan maka pada tahun 2015 menjadi 6.859, 2016 sebanyak 9.071 dan selama tiga triwulan 2017 ini sudah mencapai 2.093 bahkan diperkirakan jumlah akan mencapai 20 ribu pengaduan.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengemukakannya sewaktu berbicara di depan peserta Seminar Review Sistem Pengelolaan Pengaduan di Holiday Resort Malimbu Lombok, Kamis 20 April 2017. ”Rata-rata orang datang mengadu ke Ombudsman itu karena marah,” katanya.

Selama ini, ada yang tidak memiliki tolok ukur waktu penyelesaiannya sehingga menyebabkan berlarut-larut. Padahal, semestinya jika diseriusi bisa melakukannya ke Inspektorat atau jika mengenai layanan poliai di Inspektorat Pengawasan. ”Kalau semua ke Ombudsman, nanti aparat tidak punya kerjaan. Ini menyangkut mental aparat. Seluruh daerah punya problem,” ujarnya.

Dari sekian banyak pengaduan, terbanyak di Indonesia adalah mengeluhkan layanan pertanahan. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), menurut Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Adhar Hakim, 40 persen adalah masalah tanah di kawasan pariwisata. ”Ini terkait penyelundupan hukum. Orang asing yang punya tanah tapi atas nama warga lokal,” ucap Adhar Hakim. Orang asing melakukan investasi non prosedural. Terbanyak pengaduan dari Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Barat.

Gubernur NTB Muyhammad Zainul Majdi mengatakan Ombudsman didirikan untuk memastikan hak-hak rakyat benar-benar terpenuhi, mencegah penyimpangan yang menimpa masyarakat, sehingga keadilan dapat ditegakkan. Karenanya, ia mengingatkan birokrat jajarannya untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. “Jangan pernah dzolimi hak-hak rakyat,” ucapnya di depan peserta seminar.

Menurutnya, bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan bangsa yang mudah belajar tentang sesuatu yang baik. Termasuk bagaimana melaksanakan nilai-nilai baik seperti dengan dibentuknya Ombudsman yang merupakan lembaga yang dibentuk untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat. “Keadilan itu, bukan hanya keadilan ekonomi, tetapi juga termasuk keadilan yang terkait dengan pelayanan,” kata Zainul Majdi.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here