MATARAM – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Nusa Tenggara Barat (NTB) tergolong di bawah rata-rata nasional. IDI NTB berada di urutan empat di belakang dari 34 provinsi se Indonesia. Data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015, IDI NTB pada skala 65,08 atau lebih rendah dari IDI Nasional yang berada pada skala 72,82.

Kepala Bidang Sosial Badan Pusat Statistik NTB Sunarno, pemerintah daerah harus melakukan perbaikan agar tidak berada di urutan bawah secara nasional. ‘’Harus ada treatment. Ini tidak mudah,’’ katanya sewaktu memaparkan IDI NTB di kantornya, Rabu 3 Agustus 2016 siang.

Menurutnya, yang perlu diperhatikan adalah adanya ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, juga ancaman kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, aturan tertulis yang membatasi ajara agama tertentu dan ancaman kekerasan terhadap kelompok ajaran agama. ‘’Ini warning warna merah,’’ ujar Sunarno.

Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil dengan rata-rata nasional 80,30 dan NTB sebesar 51,59; aspek hak-hak politik dengan rata-rata nasional sebesar 70,63 dan NTB sebesar 61,11; dan aspek lembaga demokrasi dengan rata-rata nasional sebesar 66,87 dan NTB sebesar 88,36. ‘’Data ini penting untuk studi perkembangan demokrasi,’’ ucapnya.

Sebenarnya, IDI NTB 2015 sebesar 65,08 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 2,46 poin dibandingkan dengan IDI NTB 2014 sebesar 62,62. Tingkat demokrasi NTB mengalami peningkatan, tetapi masih tetap berada pada kategori sedang. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “tinggi” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “rendah” (indeks < 60). Secara lebih rinci, perkembangan IDI NTB Tahun 2014-2015 dari ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik mengalami penurunan sebesar 7,14 dan 0,97. Sedangkan aspek lembaga demokrasi mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 19,98. Dengan terjadinya peningkatan nilai IDI NTB, menjadikan pola sebaran nilai aspek sangat fluktuatif, yaitu kebebasan sipil di NTB tahun 2009 - 2010 terkategori “sedang”, dan turun indeksnya di tahun2011 menjadi terkategori rendah, selanjutnya tahun 2012 kembali naik terkategori. Untuk tahun 2013--2015 turun lagi terkategori rendah. Sedangkan untuk aspek lembaga demokrasi, selama periode tahun 2009 – 2014 terkategori “sedang”, tahun 2015 naik terkategori “tinggi”. Sementara aspek hak-hak politik terkategori rendah dari tahun 2009 – 2013, kemudian tahun 2014-2015 naik menjadi kategori sedang. Namun kalau diperhatikan nilai indeksnya menurun. Hal ini disebabkan masih terdapat kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah. Secara metodologis dalam pengumpulan data digunakan 4 sumber data berupa : review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dan lain lain), Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here