MATARAM – Di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak sedikit penipuan berkedok investasi bodong beredar. Korbannya per orang bisa mengalami kerugian mencapai Rp 30-50 juta bahkan lebih dari nilai tersebut. Ada perkiraan jumlahnya hingga Rp 80an miliar. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB meminta masyarakat untuk waspada.

Data OJK NTB menyebutkan beberapa laporan yang diterima bermacam rupa investasi. Ada yang mengajak investasi di bidang perjalanan wisata terutama ibadah umroh. Janjinya diberikan keuntungan hingga 30 persen dari nilai investasinya. Sehingga tidak sedikit tergiur untuk menarik dana pribadi korban yang semula didepositokan atau bahkan mengambil pinjaman bank untuk keperluan investasi tersebut.

Penipuan berkedok investasi tersebut diperoleh dari OJK NTB. Adanya kenyataan tersebut Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi meminta pihak keamanan untuk menangkap pelaku investasi bodong yang merugikan masyarakat dan daerah. ‘’Kalau memang sudah terbukti melakukan investasi bodong, saya minta mereka segera ditangkap dan dikonfrensi perskan,” kata Muhammad Zainul Majdi sewaktu menerima Ketua OJK NTB, Yusri, Senin 27 Juni 2016.

Yusri menemui Zainul Majdi berkaitan dengan pembentukan Satuan Tugas (satgas) Waspada Investasi di daerah. Satgas ini akan bertugas memantau, mengontrol serta mencegah terjadinya investasi bodong di daerah, yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Satgas ini melibatkan enam lembaga yaitu Pemerintah Provinsi NTB, Kepolisian Daerah NTB, Bank Indonesia, Kejaksaan Tinggi NTB, Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB dana OJK NTB. Enam pejabat yang terlibat satuan tugas Waspada Investasi di daerah tersebut telah menanda tangani kesepahaman dan terakhir di tanda tangani Muhammad Zainul Majdi di kantornya, Senin 27 Juni 2016. “Saat ini, banyak investasi bodong, yang tentunya tidak ada izin,’’ ujar Yusri. Mereka mengumpulkan dana dari masyarakat dengan janji mengembalikan dana tersebut dalam jumlah besar.

Karena itu, Yusri meminta pemerintah kabupaten-kota melalui Gubernur NTB untuk membentuk satgas tersebut dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan untuk menangkal terjadinya investasi bodong di masyarakat. Sebelumnya, di tingkat pusat sudah ditandatangani Nota Kesepahaman antara OJK, Polri, Jaksa Agung, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UMKM terkait pembentukan satgas ini.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here