MATARAM – Permasalahan buta aksara cukup tinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyentuh angka 10 persen di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 3-7 persen. Namun, angka partisipasi SMP/MTS di NTB sangat tinggi berada di atas rata-rata nasional dan berada pada urutan 7 dari seluruh provinsi Indonesia. Begitu pula partisipasi SMA/SMK/MA di NTB di atas-rata-rata nasional.

Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi Dan Daya Saing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ananto Kusuma Seta mengapresiasi NTB yang bisa menjadi contoh dalam Pilot Project dalam pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun. ‘’Saya juga mengapresiasi NTB yang mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan,’’ katanya sewaktu berbicara pada acara Pemaparan Neraca Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa 21 Juni 2016.

Dikatakan bahwa selama kurun waktu 70 tahun sejak kemerdekaan jumlah penduduk Indonesia yang melek huruf terus meningkat hingga berjumlah 96 persen. “APBN untuk pendidikan di daerah setiap tahun terus meningkat. ‘’Tetapi besarnya anggaran pendidikan jangan dilihat dari jumlahnya, namun bagaimana mengelola anggaran tersebut dengan bijak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ananto memaparkan Kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran pendidikan tinggi, maka IPM akan tinggi. Begitu pula dengan Kabupaten/Kota yang anggaran belanja pendidikan tinggi untuk membantu peningkatan kualitas guru, maka sertifikasi guru juga meningkat.

Sekretaris Daerah NTB Rosiady Sayuti menyebutkan NTB berada di urutan keempat terbawah mendapatkan alokasi dana APBN. Jumlah anggaran pendidikan yang diperoleh NTB sebesar Rp 45 miliar.

Sekretaris Daerah NTB Rosiady Sayuti mengemukakan perhatian Pemerintah Provinsi NTB dalam penyediaan dana pendidikan mencapai sekitar 20 persen dari APBD. Antara lain untuk program Angka Drop Out Nol (ADONO) sehingga membuat Provinsi NTB konsisten dalam penanganan pendidikan yang tidak kurang dari 20 persen. Bahkan pada tahun 2012 Gubernur NTB memperoleh penghargaan sebagai Pembina pengentasan buta aksara nasional, karena keberhasilan dalam program pengentasan buta aksara.

Jumlah Buta aksara di NTB semula 800.000 turun menjadi 200.000. ‘’Jika menggunakan angka tersebut, maka buta aksara di NTB bisa di bawah 10 persen,” katanya.

Rosiady Sayuti mengatakan NTB memiliki peraturan daerah Penyelenggaraan Pendidikan yang mencakup tujuh Pergub tentang pendanaan pendidikan termasuk di dalamnya pemberian beasiswa prestasi, beasiswa keluarga miskin, dan beasiswa infrastruktur pendidikan.

Pada tahun 2016, Provinsi NTB mengeluarkan anggaran untuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebesar Rp 39 miliar yang dibatasai untuk sekolah atau madrasah swasta. Dengan BOSDA ini, rekan-rekan di lembaga pendidikan swasta terbantu. ‘’Sehingga tidak ada lagi honor guru swasta hanya Rp. 100.000 sebulan,” ujarnya.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here