MATARAM – Dinas Pertambangan dan Energi Nusa Tenggara Barat (Distamben NTB) mengusulkan 105 izin pertambangannya dicabut. Para pemegang izin perorangan tersebut dinilai sebagai penambang yang tidak bertanggung jawab. Mereka adalah pengusaha penambangan batuan pribadi yang memperoleh izin dari pemerintah kabupaten se NTB. Tunggakannya sekitar lebih Rp 30 miliar yang tidak membayar sewa lahan.

Penambangan untuk pasir dan kerikil peruntukan infrastruktur tersebut tidak jelas pembayarannya. Ini seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang melakukan kontrol walaupun itu penerimaan negara bukan pajak (PNBP). ‘’Jangan hanya bisa kasi izin saja,’’ kata Kepala Distamben NTB M Husni kepada Tempo, Jum’at 29 April 2016.

Mereka yang memiliki hutang PNPB itu sebanyak lebih 30 pengusaha termasuk mereka yang perizinannya sudah kedaluarsa. Di sana ada 30 penambang logam, 20 penambang mineral, dan 61 penambang batuan. Sedangkan yang tidak bermasalah hanya tujuh yang direkomendasi menerima clear and clean (C&C).

Sebenarnya, dari setoran PNPB, Pemprov NTB hanya menerima jatah 16 persen. Demikian pula pajak daerah yang dipungut dari pemegang izin sekubiknya hanya sekian ribu rupiah. ‘’Kecil sekali,’’ ujar Husni yang tidak dapat menyebutkan besaran nilai pajak daerahnya.

Di NTB ada potensi tambang emas, perak, mangan dan pasir dan bijih besi. Walaupun masih eksplorasi mereka harus membayar PNPB. ‘’Kebanyakan emas di Sumbawa, ‘’ ucapnya.

Ia pun mengemukakan bahwa rakyat yang melakukan penambangan batuan akan ditata dan meminta Polisi Pamong Praja melakukan penertiban. Sebab, selama ini tambang rakyat yang ada bukan murni untuk kepentingan menambah penghasilan tetapi didukung pemodal. ‘’Penambang emas tanpa izin (PETI) ini pencuri, susah dikontrol,’’ katanya.

Menurut Husni, PETI bergerak penambagan logam dan batuan. Kalau penambangan logam dilakukan oleh orang tertentu. Kalau logam ada cukongnya di belakang. Adapun batuan hanya untuk isi perut.

Sehari sebelumnya, peneliti Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB Dwi Arie Santo mendesak Kementerian ESDM menindak tegas yang bermasalah. Ia mewakili Koalisi Masyarakat sipil untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam dan Energi NTB menyebutkan di NTB terdapat 117 izin usaha pertambangan (IUP) minerba masuk kategori non clear and clean (CC). Selama 2013-2015 jumlah piutang iuran tetap yang belum tertagihkan sebesar Rp 28,2 milar. Sedangkan dari keseluruhan pemegang 155 IUP, sebanyak 99 persen tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Selain itu, IUP dan kontrak karya berada di kawasan hutan lindung seluas 5.561,35 hektar dan masuk kawasan hutan konservasi 189.410,53 hektar.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here