MATARAM – Di Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat 117 izin usaha pertambangan (IUP) minerba masuk kategori non clear and clean (CC). Selama 2013-2015 jumlah piutang iuran tetap yang belum tertagihkan sebesar Rp 28,2 milar. Sedangkan dari keseluruhan pemegang 155 IUP, sebanyak 99 persen tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Selain itu, IUP dan kontrak karya berada di kawasan hutan lindung seluas 5.561,35 hektar dan masuk kawasan hutan konservasi 189.410,53 hektar.

Peneliti Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB Dwi Arie Santo menjelaskan masalah tersebut ‘’ Kami mendesak Kementerian ESDM menindak tegas yang bermasalah,’’ kata Dwi Arie Santo mewakili Koalisi Masyarakat sipil untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam dan Energi NTB.

Sehari sebelumnya, Rabu 27 April 2016, di Senggigi diselenggarakan Koordinasi dan Supervisi di bidang Energi (Korsup Energi) yang meliputi Minyak dan Gas Bumi (Migas), Mineral dan Batubara (Minerba), Listrik dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Dwi Arie Santo juga melakukan presentasi dalam kegiatan Korsup Energi tersebut.

Kementerian ESDM disebutnya bisa menggunakan kewenangan berdasarkan UU No. 4 tahun 2009 pasal 152 dalam menindak tegas IUP yang bermasalah (Non C&C). Selain itu, juga mendesak Gubernur NTB untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Nomor : 43 tahun 2015, untuk mencabut IUP Non C&C paling lambat 12 Mei 2016.

Menurutnya, untuk sektor migas, Korsup Energi seharusnya menjadi momentum untuk mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk segera membahas Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang sampai hari ini masih jalan di tempat. Masyarakat sipil mencatat sejak tahun 2010 agenda RUU Migas selalu tercantum dalam daftar tahunan Prolegnas DPR RI.

Agenda revisi UU Migas tahun ini merupakan yang ke-3 (tiga) bagi DPR RI periode 2014-2019 sekaligus menandai 12 tahun pasca-terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 yang membatalkan sejumlah pasal dalam UU Nomor 21/2001 tentang Migas dan empat tahun pasca terbitnya putusan MK No. 36/PUU-X/2012 yang membubarkan BP Migas.

Koalisi juga mendesak Pemerintah Provinsi NTB segera menagih semua kewajiban keuangan perusahaan yang belum dibayar. Segera menertibkan IUP dan KK yang masuk ke dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.

Selain itu Pemerintah Propinsi NTB melalui pejabat pengelola informasi dokumentasi (PPID) harus membuka akses informasi terkait data pertambangan sesuai amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mereka juga meminta Pemerintah Propinsi NTB membentuk Forum Pengawasan Sektor Pertambangan dengan melibatkan masyarakat sipil. ‘’Juga menolak izin penambangan pasir laut di NTB,’’ ujarnya.

Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin berharap sinkronisasi pusat dan daerah, bukan hanya dalam hal program, namun juga dalam hal regulasi. Untuk keberhasilan pelaksanaan pengelolaan urusan energi dan sumber daya mineral di Provinsi NTB, akan terus melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan kewajiban pemegang izin urusan energi dan sumber daya mineral. ‘’Baik kepada negara maupun daerah,’’ ucapnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB M Husni belum memberikan jawaban sewaktu dimintai konfirmasinya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Energi terdiri dari SOMASI NTB, Lembaga Studi Bantuan Hukum NTB, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTB, Rinjani Institute, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Lombok, Publish What You Pay (PWYP) – Indonesia.

KPK tahun ini menginisiasi kegiatan Korsup Energi yang meliputi Minyak dan Gas Bumi (Migas), Mineral dan Batubara (Minerba), Listrik dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

Korsup Energi yang telah dicanangkan KPK bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada 15 Februari 2016 lalu menyasar tujuh fokus garapan meliputi : Penataan Perizinan, Pelaksanaan kewajiban Para Pihak, Pengawasan dan Pengendalian, Pengembangan dan integrasi sistem data dan informasi, Pemenuhan hak-hak masyarakat, Penataan Regulasi, serta Penataan Tata Kelola Kelembagaan.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here