MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah mengeluarkan izin operasi penambangan pasir laut di wilayah Lombok Barat untuk keperluan reklamasi di perairan Benoa Bali. Penerbitan izin operasi produksi tersebut diberikan kepada PT Timur Sukses Bersama untuk menambang 10 juta kubik para areal seluas 1.000 hektar di Sekotong Lombok Barat.

Kepastian pemberian izin produksi pasir laut tersebut disampaikan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Nusa Tenggara Barat Ridwan Syah, Rabu 27 April 2016 sore. ‘’Sejak bulan lalu izin produksinya sudah dikeluarkan,’’ katanya.

Sedangkan pengajuan izin penambangan pasir laut di Selat Alas Lombok Timur, yang diajukan oleh PT Dinamika Atria Raya sebanyak 10 juta kubik pada areal yang luasnya sama 1.000 hektar belum diterbitkan izin produksinya. ‘’ Masih dalam pembahasan amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) nya,’’ ujar Ridwan Syah. Penambangan ini juga untuk keperluan yang sama, reklamasi di perairan Benoa Bali.

Sejak November 2015 lalu, Pemerintah Provinsi NTB sudah memberikan izin eksplorasi pasir laut untuk keperlua reklamasi di Benoa Bali. Izin tersebut diberikan kepada PT Timur Sukses Bersama dan PT Dinamika Atria Raya guna mendapatkan masing-masing 10 juta kubik di area 1.000 hektar di laut Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan 1000 hektar di Selat Alas Kabupaten Lombok Timur.

Selama tiga bulan mereka diminta melakukan eksplorasi untuk menyelidiki volume dan ketebalan pasirnya. Sedangkan masyarakat diberikan kesempatan melakukan uji public terhadap dampak lingkungan. ‘’Juga melibatkan tim akademisi da Kementerian Lingkungan Hidup,’’ ucap Ridwan Syah.

Sewaktu dikonfirmasi sebelumnya, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid hanya menyebutkan bahwa kewenangan ada di Pemerintah Provinsi NTB.

Izin eksplorasi tersebut ditentang oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KTNI) NTB. Kordinatornya Amin Abdullah sudah menyatakan tidak boleh terjadi pengerukan dan penyedotan pasir laut yang akan dilakukan selama lima tahun. Amin Abdullah sehari-hari dikenal sebagai ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan. ‘’Saya heran, kok bisanya mendapatkan izin,’’ katanya.

Secara terpisah, beberapa waktu lalu, Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB Jhony Suryadi mempertanyakan keterbukaan sosialisasi. Harus jelas dampak lingkungan dan terhadap nelayan di sana. ‘’Perairan Sekotong adalah area kawasan pariwisata Lombok Barat. Harus dilakukan uji publik secara terbuka,’’ ujarnya.(sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here