MATARAM – Siang itu, saya secara tidak sengaja bertemu dengan salah satu pemilik sekolah gratis di Bima. Mungkin yang menonton acara Kick Andy beberapa waktu lalu mengenali orang ini. Dialah Alan, seorang sopir bus yang memiliki trayek Bima – Mataram dengan jarak 460 km yang menghabiskan waktu tempuh 9-12 jam. Namun siapa sangka dia memiliki sebuah sekolah gratis untuk anak-anak di kampungnya di Dusun Tololai, Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima.

Sebuah sekolah Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum berdiri berkat tangan dinginnya. Dia menyisihkan sebagian upahnya yang dia terima dari pekerjaannya sebagai sopir bus untuk mendirikan sekolah ini.

Waktu bertemu dan ngobrol selama beberapa menit, tidak ada sesuatu yang menurut saya luar biasa dari orang berambut gondrong ini. Perawakannya seperti sopir bus kebanyakan, badan besar, rambut gondrong, dan seragam dari sebuah perusahaan otobus. Namun siapa menyangka dibalik tampangnya yang sangar tersebut tercipta sebuah pemikiran yang “not only” the concept tetapi dia juga mengambil tindakan sebagai solusi masalah yang terjadi.

Kemiskinan dan “budak” begitulah Alan mengistilahkan dua buah faktor yang mempengaruhi kehidupan perekonomian di Bima dan menjadi latar belakang kenapa Alan membangun sekolah di Bima. Kemiskinan karena upah atau penghasilan yang diterima oleh masyarakat tidak mencukupi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. “Budak”, istilah Alan untuk menggambarkan pekerja kasar yang upahnya kecil yang menjadi objek “semena-mena” dari “pemilik modal”. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan sosial di sini.

Sebenarnya banyak sarjana lulusan perguruan tinggi namun tidak menambah lapangan pekerjaan dengan berusaha menjadi enterpreneur. Sedangkan di sisi lain, tidak ada industri besar yang dapat menyerap angkatan kerja yang akhirnya menjadi pengangguran atau setengah pengangguran. Akibatnya, potensi timbulnya konflik dan tindak kejahatan cukup besar.

Tingkat penghasilan orang-orang di kampungnya Alan kurang mencukupi untuk dikatakan layak. Sehingga dengan terpaksa anak-anak banyak yang tidak sekolah, karena alasan biaya. Banyak juga masyarakat di sana yang menjadi TKI di luar negeri. Mereka secara rutin maupun tidak rutin mengirimkan uang untuk kehidupan keluarganya di kampung. Namun lagi-lagi, jumlah pendapatan tersebut tidak mencukupi sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah atau tidak bersekolah.

Friedman (1957) menjelaskan perilaku konsumsi dengan menggunakan hipotesis pendapatan permanen (Permanent Income Hypothesis). Dalam hipotesisnya, pendapatan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen adalah pendapatan yang diharapkan orang untuk terus bertahan dimasa depan.

Pendapatan sementara (pendapatan transitoris) adalah bagian pendapatan yang tidak diharapkan terus bertahan. Nilai pendapatan ini terkadang positif, terkadang juga negatif. Ukuran pendapatan sendiri merupakan penjumlahan dari pendapatan permanen dan pendapatan sementara atau secara matematis dapat ditulis: Y = Yp + Yt. Dimana Y adalah pendapatan yang terukur, Yp adalah pendapatan permanen, dan Yt adalah pendapatan sementara. Konsumsi tergantung pada pendapatan permanen, dan konsumen menggunakan tabungan atau pinjaman untuk melancarkan konsumsi dalam menanggapi perubahan pendapatan sementara. Jadi fungsi konsumsi menurut Friedman adalah sebagai berikut: C=αYP. Dimana α adalah konstanta yang mengukur bagian pendapatan permanen yang dikonsumsi.

Jika di hubungkan dengan keterangan dari Alan, bahwa masyarakat di sana banyak yang besaran pendapatannya tidak tetap setiap bulannya. Jadi untuk fungsi Y = Yp + Yt, Y besarnya tidak tetap. Yp diperoleh dari upah yang diterima setiap bulannya atau penghasilan dari keluarga yang berprofesi menjadi TKI di luar negeri. Karena C=αYP, dimana YP tidak mencukupi, maka untuk memenuhi konsumsinya masyarakat berusaha untuk memperoleh Yt. Untuk memperoleh Yt ini, terkadang masyarakat memenuhinya dengan “bantuan” anak-anaknya dalam bekerja. Sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah atau tidak bersekolah.

Low Human Capital yang tampak dalam pandangan Alan tersebut sebenarnya juga tampak dalam indikator-indikator human capital di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Prov NTB). Seperti indeks pembangunan manusia Prov. NTB yang sebesar 67,73persen (nomor 2 terbawah di antara provinsi lain di Indonesia). Selain itu, dari total angkatan kerja di NTB, lebih dari 50persen merupakan lulusan SD atau bahkan tidak tamat SD. Hausman (2005) dalam growth diagnostic menyebutkan low human capital menyebabkan low return to economic activity. Menghadapi kenyataan ini Alan mendirikan sekolah dan menggratiskan bagi siswanya. Alan mendorong para orang tua di sana agar mau menyekolahkan anaknya. Sebab dia tahu, “Saya tidak ingin generasi di masa depan nanti seperti saya”, ujar Alan

*) Penulis merupakan pemerhati ekonomi dan keuangan. Saat ini bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB sebagai Analis Ekonomi. Tulisan di atas merupakan opini pribadi, bukan pandangan resmi institusi dimana penulis bekerja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here