MATARAM – Korupsi di sektor tambang kian memperlihatkan tren meningkat setiap tahun di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sepanjang tahun 2010-2013 potensi kerugian penerimaan daerah di sektor mineral dan batu barat (minerba) sejumlah Rp 26,1 miliar.

Kerugian tersebut disinyalir karena pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum membayar kewajiban sewa lahan. Padahal, ini menjadi keharusan bagi pemegang IUP. Selain itu, disebabkan juga karena data luasan IUP tidak pernah diperbaharui. Sehingga banyak pemegang perusahaan ilegal yang terus mengeruk kekayaan alam kita.

Kordinator Divisi Riset FITRAH NTB Ramli selaku anggota Koalisi Anti Mafia Tambang menyebutkan yang paling fatal disebabkan karena bukti setor bayar sewa lahan tidak disampaikan perusahaan kepada pemerintah daerah (pemda), atau dari pemda ke pusat. ‘’Ketidak terbukaan memicu banyaknya penyimpangan,’’ katanya.

Dari data yang dirilis Koalisi Anti Mafia Tambang ditemukan sebangak Rp 26,1 miliar potensi kerugian di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2010-2013. Sebaran kerugian tersebut terdapat di NTB.

Potensi kerugian terbanyak terhitung selama empat tahun menguap, tak masuk ke dalam kas daerah provinsi NTB sebanyak Rp 13,7 miliar. Terbanyak kedua kemudian diikuti oleh Kabupaten Sumbawa yaitu sebanyak Rp 7,7 miliar. Sedangkan wilayah tambang terbesar di NTB yaitu Kabupaten Sumbawa Barat tercatat sebagai kabupaten yang didapatkan adanya realisasi pendapatan sekitar Rp 543,5 Juta

Dari hasil kajian tersebut memungkin banyaknya usaha-usaha tambang ilegal yang beroperasi karena pada kenyataannya bahwa banyak data luasan IUP yang tidak diperbaharui.

Koalisi Anti Mafia Tambang mencatat 13 provinsi di temukan potensi terbesar atas kerugian penerimaan sewa lahan minerba di Indonesia. Dari 13 Provinsi tersebut ditemukan sebanyak Rp 574,9 miliar. Namun, dari 13 Provinsi tersebut terdapat 50 persen kerugian penerimaan ditemukan di Kalimantan yaitu dengan nilai kerugian sebanyak Rp 218 miliar. Kemudian daerah lain, seperti Kalimantan Timur nilai kerugian sebanyak Rp 218 miliar, Kalimantan Barat Rp 177 miliar.

Berdasarkan temuan tersebut, Koalisi Anti Mafia Tambang mendesak pemerintah mengambil sikap tegas. Pertama, menertibkan dan melakukan upaya hukum kepatuhan pembayaran. Kedua, Pemerintah hendaknya mengupayakan data spaial dan luasan area usaha pertambangan di update dan bersifat transparan. Ketiga, pemerintah harus memperbaiki mekanisme dan transparansi pembayaran sewa lahan.(*/sk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here