JAKARTA – Jika Pemilu diadakan sekarang maka Golkar akan mendapat 21,3%; PDIP 18,2%; Demokrat 8,3%; Gerindra 7,2%; PKB 5,6%; Nasdem 5,2%; PPP 4,1%; PKS 2,7%; PAN 1,5%, Hanura 1,4%, Partai Lain 3,1%. Hal ini disampaikan Direktur Riset SMRC, Djayadi Hanan, dalam Rilis Survei SMRC bertajuk Kinerja Pemerintah dan Dukungan Pada Partai; Trend Anomali Politik 2012-2013, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (03.02.13).

Survei dilaksanakan pada 6-20 Desember 2012. Sampel 1.220 jiwa, usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, dengan komposisi 50% laki-laki, 50% perempuan, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sekitar 3%.

Anomali terjadi karena faktor non-ekonomi, bukan faktor ekonomi, yakni korupsi. Kondisi ekonomi dinilai lebih baik oleh masyarakat (37%/tertinggi), kepuasan terhadap Presiden SBY sangat tinggi (51,6%/tertinggi), tapi karena Demokrat dianggap paling banyak korupsi (44,6%/tertinggi), maka dukungan publik terhadap partai tersebut terus menurun.

Meskipun menurut data, Demokrat bukanlah partai yang tertinggi dalam hal korupsi, namun sebagai partai penguasa, maka oleh publik ia dipersepsikan sebagai partai terkorup.

Diluar perolehan partai-partai tersebut, angka mereka yang menjawab Belum Tahu melebihi perolehan Golkar, yakni 21,4%.

Menanggapi hasil survei tersebut, anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Ahmad Mubarok mengatakan bahwa ia tetap optimis dukungan terhadap Demokrat tetap kuat, karena penilaian bangsa asing terhadap demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Indonesia saat ini.

Menyanggah Ahmad Mubarok, J. Kristiadi mengingatkan agar jangan pernah percaya dengan pujian bangsa asing tentang demokrasi dan pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu berkaitan dengan national interest mereka. Kepentingan asing, bagi peneliti CSIS ini, cuma ingin jadikan Indonesia sebagai pasar.

Statistik pembangunan Indonesia seperti bikini. Semua dibuka tapi bagian vital justru disembunyikan. “Kita tumbuh 6% dengan gap kaya-miskin yang sangat tinggi, pencari kerja yang jumlahnya luar biasa, bahkan rela bekerja sebagai TKI,” paparnya. Ekonomi tumbuh tapi tidak dinikmati oleh publik, jumlah pengangguran masih tinggi.

Demokrasi Indonesia pun adalah demokrasi prosedural. Karena itu, ia mengingatkan agar jangan pernah percaya pada pujian orang asing.

Meski terkesan optimis, namun Demokrat belum berani untuk mengusung Capres. Mubarok mengatakan bahwa sampai hari ini Demokrat belum bicara soal Capres. Karena semakin cepat seseorang mendeklarasikan diri sebagai Capres, semakin kecil peluangnya. “Terbukti pada Soeharto, Gus Dur dan SBY. Presiden-presiden ini terpilih karena munculnya dadakan. 2004-2009 itu adalah kejutan, maka 2014 juga akan terjadi kejutan.”(*/Saiful Mujani Research and Consulting)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here