MATARAM – Beroperasinya Bandar Udara Internasional Lombok (Bandara-BIL) di Desa Tanak Awu Kabupaten Lombok Tengah sebagai pengganti Bandara Internasional Selaparang di kota Mataram tidak membuat nyaman warga yang hendak bepergian maupun yang ingin berlibur ke Lombok. Banyak yang termakan berita dari mulut ke mulut adanya kerawanan keamanan penodongan dan pemalakan.
Untuk menuju BIL, memang harus melewati jalan bypass yang baru dibuka pemerintah sepanjang 21 kilometer. Di sana, tidak sepenuhnya melalui pemukiman penduduk karena memang sebuah jalan yang baru dibuka dari arah Gerung Kabupaten Lombok Barat menuju Penujak Lombok Tengah. Utamanya malam hari, mencekam apalagi belum sepenuhnya dilengkapi fasilitas lampu penerang jalan.
Tidak hanya masalah keamanan. Juga munculnya keramaian warga desa sekitar yang melihat keramaian baru, layaknya warga yang belum pernah melihat pesawat terbang. Bahkan bermunculan puluhan pedagang kecil yang mengambil kesempatan berjualan air mineral, makanan kecil, pop mie, kopi atau rokok di emperan terminal. Malahan, pada saat baru dibuka operasinya, di dalam kawasan BIL juga terdapat pedagang bensin eceran. Mungkin, ini satu-satunya bandara yang dikelola PT Persero Angkasa Pura I atau PT Persero Angkasa Pura II di Indonesia yang ada keramaian pedagang kecil.
Ketidak nyamanan di BIL tersebut semakin lengkap karena fasilitas toilet yang mampet, lantai terminal yang kotor akibat banyaknya warga yang datang ke bandara terluas kedua di Indonesia ini – setelah kawasan Bandara Soekarno Hatta. BIL berada di areal seluas 551 hektar dan memiliki luas terminal 21.000 meter persegi.
Karena kecemasan warga terhadap ketidak pastian keamanan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan Bupati Lombok Tengah Suhaili Fadil Thohir bersama General Manager PT Persero Angkasa Pura Ketut Erdi Nuka mengadakan rapat dadakan di ruang VIP BIL tersebut, Senin (28/11-2011) pagi tadi. ‘’Ketidak pastian situasi BIL ini harus segera dihentikan,’’ kata Zainul Majdi.
Selesai rapat yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, Juru bicara Pemerintah Provinsi NTB Lalu Moh.Faozal mengatakan pemerintah menjamin tidak adanya gangguan keamanan. ‘’Aparat menjanjikan situasinya kondusif. Kalau tidak, akan diberlakukan tindakan hukum,’’ ujarnya.
Pemprov NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama-sama juga akan menyelesaikan penyediaan lampu penerang jalan agar jalan bypass sejauh 21 kilometer tidak gelap dan segera menyelesaikan pembebasan lahan seluas 1,4 hektar milik warga yang belum diselesaikan. ‘’Pembayarannya akan diberesi segera,’’ ucap Faozal. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyediakan Rp2,5 miliar dan Pemprov NTB sebesar Rp3 miliar. Warga meminta tanahnya dihargai Rp2 juta – Rp2,5 juta per satu are jika dibayar tahun 2011 ini dan meminta Rp2,5 juta – Rp3 juta per satu are jika dibayar 2012.
Selain itu, pihak manajemen PT Persero Angkasa Pura I BIL juga diminta untuk segera membenahi kerusakan toilet sejak hari pertama dioperasikannya BIL, bocornya atap terminal, lalu lalangnya binatang di kawasan bandara yang dikawatirkan mengganggu lepas landasnya pesawat. Angkasa Pura juga diminta segera menyelesaikan penyediaan lokal untuk pedagang kecil seperti yang diminta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sewaktu peresmian 20 Oktober 2011 lalu. Hanya, menurut General Manager BIL Ketut Erdi Nuka, pihaknya bukan mengakomodir pedagang asongan. ‘’Ya, bandara tidak mengakomodir pedagang asongan,’’ katanya. Lokal pedagang ini disiapkan untuk kepentingan warga yang datang ingin melihat datang dan perginya pesawat.(*)