JAKARTA – Pagi itu, sekitar pukul 08 Waktu Indonesia Barat, sudah banyak pelajar dan kelompok wisatawan berada di pintu depan kompleks Museum Bank Indonesia. Di sana, mereka yang berasal dari sekolah dibagi per kelas. Atau bisa juga per kelompok – masing-masing 15an orang yang didampingi oleh seorang pemandu. Seperti biasanya, pada akhir pekan jumlahnya bisa mencapai 1.500 orang dalam sehari Sabtu-Minggu. Untuk bisa masuk ke museum ini tidak dipungut biaya.
Kompleks Museum Bank Indonesia berada di kawasan kota tua Jakarta. Persisnya di Jalan Pintu Besar Utara Nomor 3 Jakarta Barat. Ada dua lantai di gedung ini, merupakan peninggalan dari De Javache Bank yang didirikan Belanda, Tahun 1828 atau 183 tahun lalu.
Untuk menjelajahi museum yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 21 Juli 2009, diperlukan sekitar 1,5 jam untuk mendatangi 27 ruang yang ada di dalamnya. Pelaksana tugas Duty Manager Museum Bank Indonesia Adi Purwantoro yang bertugas 11 Nopember 2011 lalu, sewaktu para wartawan Ekonomi Bisnis asal Mataram berkunjung ke sana, menyebutkan ada 14 ruang. ‘’Ada ruang sejarah Pra Bank Indonesia, periode Bank Indonesia dan ruang sejarah,’’ kata Adi. Diantaranya ada ruang hijau yang dilengkapi jam buatan 1928. ‘’Jam ini dari Ratu Belanda,’’ kata Yudha Anita – salah seorang pemandu di sana. Bahkan ada 314 kaca hias berwarna di bagian atas tembok yang didatangkan dari Belanda.
Sejarah Pra Bank Indonesia terdiri dari delapan bagian hingga Presiden De Javasche Bank (1828 – 1953) diantaranya yang terakhir adalah Sjafruddin Prawiranegara masa jabatan 1951-1953. Juga ada ruang perenungan, ruang numismatik (koleksi uang), ruang penerbitan dan dan pengedaran uang.
Pendirian Museum Bank Indonesia, guna menunjang pengembangan kawasan kota lama sebagai tujuan wisata di DKI Jakarta. Gedung BI Kota yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah, dimanfaatkan menjadi Museum Bank Indonesia. Keberadaan museum ini nantinya diharapkan dapat seiring dan sejalan dalam mendorong perkembangan sektor pariwisata bersama museum-museum lain yang saat ini sudah ada di sekitarnya, seperti Museum Fatahillah, Museum Wayang, Museum Keramik, dan Museum Bahari di daerah Pasar Ikan.
Kunjungan dimulai dari ruang pelayanan pengunjung. Di sana, terdapat 12 ruang kasir pada zaman De javasche Bank. Setelah itu memasuki ruang peralihan yang memberikan gambaran bahwa nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional. VOC di Jawa pada 1746 mendirikan De Bank van Leening yang kemudian menjadi De Bank Courant en Bank van Leening pada 1752. Bank itu adalah bank pertama yang lahir di nusantara, cikal bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya. Pada 24 Januari 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank sirkulasi dengan nama De Javasche Bank (DJB). Selama berpuluh-puluh tahun bank tersebut beroperasi dan berkembang berdasarkan suatu oktroi dari penguasa Kerajaan Belanda, hingga akhirnya diundangkan DJB Wet 1922.
Masa pendudukan Jepang telah menghentikan kegiatan DJB dan perbankan Hindia Belanda untuk sementara waktu. Kemudian masa revolusi tiba, Hindia Belanda mengalami dualisme kekuasaan, antara Republik Indonesia (RI) dan Nederlandsche Indische Civil Administrative (NICA). Perbankan pun terbagi dua, DJB dan bank-bank Belanda di wilayah NICA sedangkan “Jajasan Poesat Bank Indonesia” dan Bank Negara Indonesia di wilayah RI. Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda, ditetapkan kemudian DJB sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat (RIS). Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya RI dalam negara kesatuan. Berikutnya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, RI menasionalisasi bank sentralnya. Maka sejak 1 Juli 1953 berubahlah DJB menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi Republik Indonesia.
Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral merupakan lembaga yang sangat vital dalam kehidupan perekonomian nasional karena kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh BI akan memiliki dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. BI, yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1953, telah lebih dari setengah abad melayani kepentingan bangsa. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengenal BI, apalagi memahami kebijakan-kebijakan yang pernah diambilnya, sehingga seringkali terjadi salah persepsi masyarakat terhadap BI.(*)