MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengirimkan para pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk melakukan pendekatan terhadap 48 kepala keluarga atau 196 jiwa warga Ahmadiyah di Lombok. Jadwalnya, setiap minggu dua kali yaitu setiap Rabu malam dan Jum’at malam.

Sejak 15 Juni 2011 lalu, para pemuka agama dan masyarakat yang sudah didatangkan untuk mengisi kegiatan kerohanian dan pemberdayaan ekonomi adalah pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah dari Desa Duman Lombok Barat Tuan Guru Haji (TGH) Anwar MZ, ketua Majelis Ulama Indonesia Mataram TGH Juaini Muhtar, Tuan Guru Haji Muharrar dan tokoh Muhammadiyah Muhiet Elepaqi dan Lalu Mudjitahid yang juga pengurus Dewan Koperasi Indonesia NTB. Bahkan dosen Institut Agama Islam Negeri Mataram Subhan Abdullah.

Ini jalan pilihan karena Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi tidak mengeluarkan larangan terhadap keberadaan Ahmadiyah di daerahnya. Melalui surat keputusannya, Zainul Majdi membentuk Tim Pembinaan Rohani dan Ekonomi Jamaah Ahmadiyah yang berlakunya selama enam bulan sejak Juni 2011 lalu.

Zainul Majdi mengatakan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk melarang dan membubarkan. Sebab, masalah Ahmadiyah menjadi urusan pemerintah pusat. Karena menyangkut masalah keyakinan maka perlu dilakukan pendekatan. ‘’Agar lebih efektif dari pada melakukan tekanan,’’ katanya, Jum’at (16/9-2011) siang.

Semula ia menjawab pernyataan Ketua Gerakan Pemuda Ansor NTB Suaib Qury adanya 13 kasus kekerasan diantaranya menyangkut jamaah Ahmadiyah. Mereka ini sejak 4 Pebruari 2006 mengungsi dari rumahnya di Dusun Gegerung Desa Ketapang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat pindah ke Asrama Transito NTB. Rumah mereka diserang warga sebagaimana yang sering terjadi terhadap warga Ahmadiyah di daerah lain.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri NTB Ridwan Hidayat mengatakan dua materi yang disampaikan kepada warga Ahmadiyah, yaitu dakwah bil hal dan bil lisan. Diantaranya bicara masalah ibadah dan keimanan serta ekonomi umat. ‘’Kita coba selama enam bulan ini. Semoga mendapatkan hidayah,’’ kata Ridwan, Sabtu (17/9-2011) siang. Tidak dilakukan peluang berdebat karena dianggap tidak memberikan faedah.

Sahidin yang menjadi Ketua RT warga Ahmadiyah mengatakan keinginan jamaah agar segera memperoleh penempatan baru dan rumah warga di Dusun Gegerung Ketapang diambil alih untuk dibayar oleh pemerintah. ‘’Kami maunya segera ada penempatan. Bukan di tempat pengungsian seperti ini,’’ ucapnya, Ahad (18/9-2011) sore. Di tempat penampungan Asrama Transito NTB di Mataram terdapat 33 kepala keluarga atau 138 jiwa dan di lokasi eks RSU Praya di kota Praya Lombok Tengah ada 15 KK atau 58 jiwa.

Mereka yang kebanyakan berasal dari Pancor Lombok Timur, sebelumnya tahun 1983 pernah menjadi warga transmigrasi lokal di Sambi Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat, juga diserbu warga pada tahun 1997. Lalu, 2005, di Pancor Selong juga diserang lagi.(*)