MATARAM – Selasa (16/8-2011) sore, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi meresmikan enam proyek pembangunan fisik yang dilakukan oleh lima satuan kerja perangkat daerah senilai Rp17,614 miliar. Peresmian dilakukan di lokasi gedung asrama Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat NTB di Jalan Pemuda.
Asrama ini, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB Rosiady Sayuti, dibangun untuk pelatihan pegawai. Biayanya Rp4,031 miliar. ‘’Beserta seluruh isi,’’ katanya.
Yang kedua, adalah gedung SPP/SPMA yang disebut sebagai SMK Pembangunan Pertanian yang dibiayai dana P2M PT Newmont Nusa Tenggara sebesar Rp9,8 miliar. Gedung ini yang terletak di Desa Labuapi Kabupaten Lombok Barat adalah pengganti gedung lama yang digusur karena lokasinya digunakan sebagai bagian dari Islamic Center.
Proyek lain, yang ketiga, adalah keperluan penyediaan air minum di Dusun Pengga Desa Tegal Maja Tanjung Kabupaten Lombok Utara senilai Rp899,4 juta yang memiliki kapasitas tiga liter per detik dapat memenuhi kebutuhan 400 kepala keluarga.
Keempat, proyek jaringan irigasi lahan kering senilai Rp1, 075 miliar di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang kapasitasnya 25 liter per detik mampu mengairi lahan sawah seluas 300 hektar.
Keenam, adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro senilai Rp1,533 miliar di Dasan Geria Kecamatan Lingsar Lombok Barat yang memiliki kapasitas daya lebih 50 Kilowatt dapat menyuplai listrik rumah 145 kepala keluarga (KK) yang masing – masing KK tersambung 450 VA.
Terakhir, adalah tiga kelas Sekolah Dasar di UPT Jeringo Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur untuk memenuhi kebutuhan belajar 35 orang peserta didik yang terinci lima orang di kelas satu, 20 orang di kelas dua dan 10 orang di kelas tiga.
Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi mengatakan rangkaian kegiatan dalam rangka Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, memiliki komitmen membangun agar menjadi lebih makmur dan sejahtera. Menurutnya, berdasar kebijakan anggaran bersama DPRD NTB yang mengutamakan kepentingan rakyat dipentingkan untuk penuntasan penanggulangan kemiskinan. ‘’Saya yakin, walau tidak langsung, tetapi merupakan investasi jangka panjang,’’ ujarnya.
Ia mengingatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTB Dwi Sugianto agar melakukan pengawasan ketat. Sebab, menyangkut dana yang tidak mudah didapat. Karena itu meminta dilakukan prioritas utama pengawasan pelaksanaannya. ‘’Berikan reward dan punishment,’’ ucapnya. Jika nyata-nyata kasat mata tidak sesuai kelayakan bangunan atau wanprestasi, hendaknya tidak boleh diberikan pekerjaan lagi.(*)