Lombok Sumbawa Online

Jual Link/Bandwidth IIX & Internasional Utk Seluruh Indonesia
call. 081-3535-70001 www.andira.co.id
Google
 
Wednesday, 10 August 2011 • LINGKUNGAN

SOLO – Kondisi hutan di Indonesia yang mengalami kerusakan mencapai 59,6 juta hektar dari luas hutan 120,35 juta hektar. Kerusakan per 2006 tersebut salah satu penyebab utamanya adalah akibat pembalakan. Laju kerusakan hutan pertahun dari periode 1997 – 2000 seluas 2,83 juta hektar dan 720 ribu – 1,08 juta hektar per tahun selama periode 2000 -2005. Nilai kehilangan kayu senilai US $ 5 miliar.

Kerusakan ini sudah berlangsung lama dan mendapat perhatian luas sejak tahun 1998. Masalahnya rumit dan telah mengakar pada masyarakat luas. ‘’Sekarang ini tidak bukan saatnya mengabarkan kerusakan ini. Tetapi upaya mengelola sumber kayu legal,’’ kata Direktur Program Multistakeholders Forestry Program (MFP) Diah Rahardjo sewaktu berbicara di depan peserta Workshop Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu yang berlangsung di Solo, Rabu (10/8-2011) siang. Workshop tersebut adalah bagian kegiatan sosialisasi Pemraturan Menteri Kehutanan Nomor 38 Tahun 2009 yang diikuti oleh 30 orang wartawan yang tergabung dalam The Society of Indonesian Environmental Journalist.

Menurutnya, percepatan kerusakan hutan ini juga akibat menjual belikan dokumen. Seharusnya satu dokumen mengizinkan seribu meter kubik tetapi kenyataannya bias digunakan hingga 10 ribu meter kubik.

Diah mengungkapkan bahwa sejak adanya pemberian wewenang pengeluaran izin hak pengusahaan hutan seluas 100 hektar kepada kepala daerah kabupaten, di suatu daerah di Kutai Barat Kalimantan Timur mengeluarkan hingga 500 surat izin. ‘’Saya bilang ini bencana. Dalam waktu singkat bersih,’’ ujarnya.

Waktu itu, karena alasan pesantren memiliki umat, juga memperoleh wewenang mengeluarkan izin yang sama untuk kebijakan populis. Namun akibatnya menyebabkan kerusakan tetapi rakyat tetap miskin.

Selain itu, ia juga mengemukakan tidak adanya data tebangan kayu yang diberikan untuk mengukur jumlah batang dan dibandingkan dengan jatah yang dikeluarkan.

Kepala Sub Direktorat Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Maidiward juga menyebutkan bahwa Cina dan Malaysia mengklim kayu Merbau miliknya. Padahal, kayu tersebut adalah produksi hutan Indonesia. ‘’Tidak mungkin dari mereka,’’ ucapnya. Maidiwar juga menyesalkan penegakan hukum yang hanya menyasar yang kecil-kecil saja. Padahal, semestinya semua industri kecil maupun besar perlu menjalani verifikasi kayu yang digunakannya.(*)

No Comments »

No comments yet.

Leave a comment








Recent Comments
» Teluk Ekas Lombok Penghasil Tunggal Bibit Udang Lobster
12/16/2014 11:27 pm | 2 Comments
» Pungutan Tunjangan Sertifikasi Guru Di Lombok Timur Dan Mataram
12/14/2014 10:37 pm | 4 Comments
» Lima Buku Mendukung Pariwisata NTB
11/21/2014 09:28 pm | 1 Comment
» KOMUNITAS KAMPUNG MEDIA DI NTB
11/05/2014 02:16 pm | 10 Comments
» 311.394 PELANGGAN LISTRIK TIDAK TERKENA KENAIKAN TDL
10/29/2014 12:27 am | 1 Comment
Lomboknews.com - 2012 - Media Lombok - Developed by andiraweb.com