BBC - Sistem kawasan berbayar lalu lintas atau Electronic Road Pricing, ERP, segera akan diterapkan di Jakarta dan empat kota besar lainnya. Hal itu dimungkinkan setelah Peraturan Pemerintah tentang Manajamen Rekayasa Lalu Lintas ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Lewat kebijakan ini pemerintah berharap bisa mengurangi kemacetan lalu lintas di kota-kota besar dengan asumsi para pengemudi mobil pribadi akan beralih ke angkutan umun.
Di Jakarta, misalnya, Jalan Sudirman direncanakan sebagai salah satu lokasi penerapan sistem kawasan berbayar untuk menggantikan sistem kendaraan berpenumpang tiga saat ini, yang lebih dikenal dengan istilah ‘3 in 1′.
Dengan ERP -yang rencananya akan mulai diterapkan tahun depan- maka pengguna kendaraan pribadi harus membayar sejumlah biaya kepada pemerintah.
Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, ERP rencananya akan diterapkan lima kota besar, antara lain Jakarta, Bandung, dan Medan.
Bagaimanapun Freddy Numberi mengakui bahwa ERP bukanlah satu-satunya jalan ke luar dalam mengatasi kemacetan lalu lintas.
“Kan kita lihat kemacetan bukan hanya itu, ada banyak hal lain yang perlu dikomunikasikan supaya lebih terurai,” tutur Freddy Numberi.
Investasi angkutan umum
Saat ini prasarana pendukung ERP untuk Jakarta sudah disiapkan.
Dan beberapa pengemudi kendaraan pribadi menyatakan tidak keberatan atas gagasan ERP tersebut.
Seorang warga Jakarta mengatakan selama ini pengguna kendaraan pribadi yang memasuki pusat kota Jakarta juga sudah membayar ‘joki’ agar bisa memenuhi peraturan ‘3 in 1′.
Sekarang kan kalau bawa ‘3 ini 1′ kan juga sewa joki,” tuturnya.
“Saya tidak masalah membayar tapi juga harus dipikirkan bagaimana dengan masyarakat yang mungkin tidak memiliki penghasilan yang cukup,” tutur seorang pengemudi kendaraan pribadi lainnya.
Dia menegaskan bahwa pilihan menggunakan kendaraan pribadi adalah karena tidak tersedianya layanan angkutan umum yang memadai.
Oleh karena itu diharapkan pemasukan dari ERP digunakan untuk meningkatkan angkutan umum, seperti dijelaskan Direktur Institut Studi Transportasi Instrans, Darmaningtyas.
“Kalau tidak tersedia angkutan umum massal, masyarakat enggan juga meninggalkan kendaraan pribadinya sehingga lebih baik menggunakan kendaraan pribadi meskipun bayar.”
“Selama ini mereka juga harus membayar, dalam sistem ‘3 in 1′ misalnya.”
Kemacetan di Jakarta terjadi antara lain karena jumlah kendaraan terus meningkat hingga mencapai 11 juta lebih pada tahun 2010, seperti disampaikan Kepolisian Jakarta.
Sementara itu Dinas Perhubungan DKI menyebutkan jumlah kendaraan pribadi bertambah lebih dari 1.000 kendaraan per hari atau 9 persen per tahun.(*)